Follow
Saran Jim Geovedi terkait serangan hacker Indonesia ke Australia
Merdeka.com - Tentunya dengan semakin panasnya tensi di dunia nyata dan di dunia maya akan kasus isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, banyak pihak yang terpancing untuk melakukan serangan ke situs-situs di Negeri Kangguru tersebut.
Namun sayangnya, ada juga yang sengaja melakukan peretasan dengan maksud hanya ingin publikasi diri atau kelompok dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap martabat negara.
Untuk itu, salah seorang hacker kawakan dari Indonesia bernama Jim Geovedi dalam suatu laman bernama Github Gits (21/11) menuliskan pesannya agar semua pihak tetap tenang dan tak terpancing oleh isu-isu yang berhembus.
-
Apa yang diminta hacker dari pemerintah? Atas serangan itu pelaku meminta tebusan senilai USD8 juta atau Rp131 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah.
-
Siapa saja hacker yang menyerang? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Apa yang dilakukan orang jahat? 'Manusia yang sibuk dengan kesalahan dan aib orang lain akan sulit untuk dapat memperbaiki dirinya.'
-
Apa saja serangan yang dilakukan hacker? 'Terkadang, hampir setengah dari serangan ini menargetkan negara-negara anggota NATO, dan lebih dari 40 persen ditujukan terhadap pemerintah atau organisasi sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penting,' jelas Tom Burt dari Microsoft.
-
Kenapa hacker menyerang negara-negara tertentu? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Kenapa hacker meminta tebusan? Kelompok Mount Locker berhasil meretas dokumen kontrak kerja, laporan keuangan, catatan pinjaman hingga perjanjian kemitraan rahasia. Adapun nilai tebusan yang dimintai Mount Locker sekitar USD2 miliar.
Selain itu, semua pihak juga diajak untuk tetap membayar pajak selaku warga negara dan mengawasi penggunaannya serta menggalakan pemberantasan korupsi di segala bidang.
Pesan terakhir dari Jim di tulisannya tersebut adalah untuk menghentikan semua aksi yang akhirnya mau tidak mau menyeret para 'sesepuh' dunia cyber dan peretasan untuk turun dan membenahi banyak hal.
"Hentikan semua aksi yang meminta saya atau orang lain melakukan tindakan bodoh," tulisnya.
(mdk/das)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Konsekuensi serius bagi X jika nekat memperbolehkan konten pornografi beredar di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Selain platform sosial media, Menkominfo juga mengultimatum pihak Internet Service Provider (ISP) untuk aktif memberantas judi online.
Baca Selengkapnya
Netizen Indonesia ramai-ramai mencari akun media sosial para tentara Israel. Mereka menyerbu mereka dengan hujatan di kolom komentar.
Baca Selengkapnya
Galih Loss ditangkap polisi karena konten bermuatan penistaan agama
Baca Selengkapnya
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menganggap platform media sosial kurang pro aktif berkomunikasi dengan pemerintah terkait pemberantasan judi online.
Baca Selengkapnya
Menkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Platform digital Telegram tidak kooperatif dalam penanganan judi online.
Baca Selengkapnya
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca Selengkapnya
Pemblokiran dilakukan dalam waktu dekat jika Bigo Live masih memfasilitasi aktivitas pornografi hingga judi online.
Baca Selengkapnya
Padahal, penegak hukum sudah berulang kali membongkar praktik kejahatan siber ini. Lalu kenapa masih tumbuh subur?
Baca Selengkapnya
Diharapakan langkah tersebut mampu mengatasi persoalan penyakit masyarakat.
Baca Selengkapnya
Surat edaran itu ditujukan kepada Kejati, Kejari dan Kejaksaan Cabang Negeri (Kacabjari) di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya