Satelit Palapa disadap, salahkan BIN dan LSN
Merdeka.com - Soal penyadapan, situs harian The Australian menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik PT Indosat Tbk. Namun, meski milik Indosat, operator tersebut dinilai tidak bisa disalahkan.
Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).
Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Siapa yang perlu menguasai keamanan siber? Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai sains, teknologi, AI, untuk menguasai cyber,' ungkap dia.
-
Apa tugas Ditjen Pengawasan Ruang Digital? Penugasan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mencerminkan perubahan nomenklatur kementerian sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan era transformasi digital saat ini, di mana dibentuk satu kedirjenan baru yang mengawasi kejahatan di ruang digital.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa yang diharapkan berperan aktif dalam pengawasan BBM? 'Kami juga menekankan pentingnya memastikan bahwa penyaluran JBT dilakukan dengan memastikan kesesuaian antara nomor polisi kendaraan dan QR Code yang terdaftar, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Hindari praktik-praktik yang dapat memicu penyalahgunaan BBM, seperti pengisian kendaraan dengan banyak barcode,' pungkasnya.
Menurut pengamat satelit Indonesia, Eddy Setiawan, penyadapan intinya mampu memilih, memilah, memahami dan mengerti pola informasi yg dibutuhkan.
Penyadapan pada kabel laut fiber optic hanya bisa dilakukan dengan taping di sisi end point atau memasukkan malware melalui aplikasi publik. Panyadapan satelit Palapa juga sama namun sinyal RF bisa di-tap namun harus punya kemampuan decode, ujarnya kepada merdeka.com, Selasa (05/11).
Jika komunikasi pemerintah RI disadap, maka Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) lah yang harus bertanggung jawab dan cara kerja mereka harus direview dan ditindak tegas.
"Enkripsi adalah seni dan kreativitas jadi meski sinyal bisa di-tap namun bila enkripsi (biasanya berbentuk algoritma matematika) rumit butuh waktu lama untuk men-decryptnya. Apakah BIN dan LSN diisi dengan orang-orang dengan IQ tinggi dan kreatif serta peduli dan bertanggung jawab?" sesal Eddy yang juga founder IICF (Indonesia-ITU Concern Forum).
Menurut dia, satelit Palapa memiliki cakupan multinegara dengan pelanggan multiclient, termasuk pemerintah. Semestinya transponder atau bandwidth channel yang dipakai pemerintah termasuk TNI dijaga oleh BIN dan LSN dalam artian menggunakan pengkodean yang secure (aman).
"Pemerintah AS juga banyak menyewa transponder satelit sipil atau komersial tapi mereka memproteksi keamanannya," lanjutnya. (mdk/das)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca SelengkapnyaMenkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut sempat terjadi debat panas antara anggota komisi I DPR dengan BSSN.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenurut Hadi, penyelidikan perlu dilakukan agar mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaCSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.
Baca SelengkapnyaIni Penjelasan BAKTI soal Dugaan Kasus Suap Perusahaan Software SAP
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaMarsda TNI Agung Handoko menjelaskan, penetapan tersangka kedua prajurit itu dilakukan setelah kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan jadi penyidikan.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas kini langsung dilakukan penahanan di Instalasi Tahanan Militer di Puspom TNI AU.
Baca SelengkapnyaFahmi meminta agar BSSN melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Selengkapnya