Sertifikasi e-commerce jadi alat pendulang pajak semata?

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa di pertengahan tahun 2015, akan menerapkan aturan sertifikasi untuk e-commerce.

Rencana yang baru saja dibicarakan oleh beberapa kementerian ini, sontak mendapatkan kritik dari Managing Partner IdeoSource, Andi S. Boediman. Andi melihat, sertifikasi ini sebetulnya bertujuan untuk kepentingan pajak, bukan sebagai perlindungan konsumen.

"Memang disampaikan bahwa ini adalah langkah melindungi konsumen, tetapi menurut saya hal ini akan menghambat pertumbuhan perdagangan dan transaksi online. Semua peraturan yang menambahkan proses selalu akan menambahkan birokrasi yang tidak perlu," ujar Andi saat ditanya Merdeka.com, (09/03).

Menurutnya, jika tujuan adalah untuk perlindungan konsumen, asosiasi e-commerce akan dengan mudah menambahkan proses sertifikasi self-regulated tanpa dicampuri oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, menurut Andi, objektif pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak.

"Saya mengusulkan memberikan benefit bahwa semua transaksi diberikan asuransi dengan adanya pajak, sehingga pembeli akan merasa aman dan mendapatkan benefit langsung. Dengan metode ini maka pembeli akan dengan senang hati membayar pajak penjualan," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh founder sekaligus CEO Ralali.com Joseph Aditya. Dia melihat jika untuk melindungi dari penipuan, perdagangan offline pun ada penipuan.

"Kurang setuju sih ya. Karena jadi banyak requirement untuk pemain lokal sedangkan dari luar negeri banyak," tutur Aditya.

Sementara, nada yang berbeda disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Asosiasi E-commerce Indonesia (iDea), Daniel Tumiwa. Menurutnya, aturan sertifikasi sebetulnya sudah ada pada klausul di Peraturan Pemerintah (PP) No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Di PP 82 itu sudah ada sertifikasi. Sudah ada, bukan rencana, sertifikasi apa saja yang di bahas. Dan spiritnya pemerintah kalau sertifikasi memberatkan akan dikecualikan. Tapi itu baru tahap awal. Nantinya lihat diturunannya sertifikasi ini seperti apa saja. Pada saat waktunya, katanya menteri akan komunikasikan kepada publik," ujarnya. Intinya, lanjutnya, sertifikasi ini dirinya dukung. "Kalau dari kami menekankan perlindungan konsumen," tandasnya.

Di sisi lain, Rudiantara melihat perlunya sertifikasi ini dikarenakan e-commerce melibatkan permasalahan multi-stakeholder dan banyak isu yang berkembang.