Sertifikat Vaksin Jokowi Beredar di Media Sosial

Merdeka.com - Warganet kembali dibuat heboh dengan isu kebocoran data. Setelah 1,3 juta data pengguna eHAC dikatakan bocor, kali ini sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar di internet.

Tidak tanggung-tanggung, sertifikat vaksinasi yang biasanya terdapat di aplikasi PeduliLindungi tersebut diunggah di internet. Pengunggahnya pun tidak menyensor nomor NIK dan kode QR di sertifikat yang diduga milik orang nomor satu Indonesia ini.

Padahal, sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate berulang kali mengingatkan masyarakat untuk tidak mengunggah sertifikat vaksin karena didalamnya mengandung berbagai data pribadi si pemilik.

Lampiran sertifikat vaksinasi yang diduga milik Presiden Jokowi ini diunggah oleh akun Twitter @huftbosan. Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha dalam pernyataannya mengatakan, data presiden bisa dilihat dari mana saja, termasuk dari KPU daerah ataupun pusat.

"Misalkan kita ambil tentang presiden beberapa kali mengikuti kontestasi Pilkada maupun Pemilu dari 2005, itu artinya data presiden sudah ada di KPU daerah maupun juga di pusat," kata Pratama.

Ia menambahkan, jika dirunut, data administrasi Jokowi di daerah sesuai dengan KTP.

"Pastinya dalam proses administrasi ada berkas fotokopi KTP dan KK yang orang pegawai daerah sudah tahu. Lalu saat kita mengetik KTP Joko Widodo di pencarian Google, sudah muncul banyak arsipnya di internet," kata Pratama.

Pratama pun mengatakan, bukan hal yang mengejutkan bahwa publik bisa mendapatkan data nomor KTP Jokowi.

"Belum lagi, bisa jadi karena kebocoran data yang sangat masif di negara kita beberapa tahun terakhir ini. Dari beberapa kebocoran KUP atau BPJS Kesehatan, kita bisa langsung mengecek nama presiden pada database tersebut," tutur Pratama.

Sementara itu Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengatakan, bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo kemungkinan karena sistem PeduliLindungi mengandalkan otentikasi NIK dan nama lengkap untuk menampilkan sertifikat vaksin.

"Jadi siapa pun yang memiliki data ini bisa menampilkan informasi sertifikat vaksinasi," tutur pendiri Vaksincom ini.

Menurutnya, belum tentu terjadi kebocoran data di PeduliLindungi, tetapi mungkin beredarnya nomor NIK presiden Joko Widodo yang digunakan dengan cara memasukkannya ke sistem PeduliLindungi diikuti dengan nama lengkap, untuk bisa melihat sertifikat vaksinasi.

Sumber: Liputan6.com / Agustin Setyo Wardani (mdk/faz)