Sim card tak sesuai identitas, pemerintah tindak tegas operator

Merdeka.com - Pemerintah melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja mengumumkan pelanggaran operator telekomunikasi yang masih melanggar aturan registrasi kartu prabayar.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta ditemukan oleh anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yakni masih ada operator yang mengaktivasi kartu perdana tanpa registrasi pelanggan secara benar. Akibatnya, hal ini diklaim telah menimbulkan ekses negatif di antaranya penipuan, penyebaran fitnah, hasutan, adu domba, terror dan manipulasi jasa telekomunikasi lainnya.

Anggota Komite BRTI, Nonot Harsono pun mengatakan hal serupa saat dikonfirmasi Merdeka.com. Menurutnya, hal ini sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada operator untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. "Sudah pernah kami kemukakan sebelumnya persoalan ini. Tapi, pihak operator belum menunjukkan tanda-tanda itikad baik," ujarnya di Jakarta, (26/2).

Dirinya melanjutkan jika hal ini masih dikesampingkan oleh para operator, maka tindakan tegas akan dilakukan pemerintah. "Kita suruh untuk menghentikan penerbitan sim card sementara. Lakukan dengan baik dulu soal registrasi sim card yang sesuai identitas pengguna," ungkapnya.

Dia menilai hal ini terjadi karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dalam melibatkan mitra distribusi sim card sehingga jumlah mitranya tersebut terlalu banyak. "Mitra distribusi sim card operator kan banyak, belum lagi jika mitra distribusinya ini enggan memintakan KTP kepada pembeli untuk diregistrasi sesuai identitasnya. Misalnya saja yang jualannya di pinggir jalan," katanya.

Nonot pun menyatakan jika proses dalam distribusi sim card tidak seperti ini, dipastikan kemungkinan kecil masalah ini tak kan terjadi. "Andai saja operator hanya jual di outlet resminya dia saja, pasti kan terkontrol masalah ini," tutupnya. (mdk/dzm)