Situs PLN dan KPK diduga jadi sasaran hacker Australia

Merdeka.com - Perang cyber antara Indonesia lawan Australia makin memanas. Kedua pihak saling berusaha menjatuhkan lawan dengan melumpuhkan situs-situs penting di negara tersebut.

Dalam dunia hacking, bila mampu menerobos situs penting negara yang bersangkutan meski cuma sebentar merupakan kemenangan besar dan sebaliknya, berarti jatuh harga diri negara yang situsnya diretas.

Seperti halnya Australia, kejatuhan dua situs intelijen miliknya, yaitu http://asio.gov.au dan http://asis.gov.au merupakan pukulan besar. Meski kemudian hacker Australia melakukan serangan balasan ke situs Kemenkumham RI, namun balasan tersebut kurang setimpal dibandingkan dengan situs intelijen.

Namun demikian, serangan hacker Indonesia itu juga membuat khawatir sejumlah situs pemerintah di Tanah Air karena sebagian besar di antaranya kurang memperhatikan faktor keamanan.

Dari pemantauan, situs PLN dan KPK diketahui tengah diserang hacker Australia. Bahkan, situs KPK sempat sekarat dan PLN sempat mati total atau 404 Not Found berdasarkan statusnya di www.status.ws.

Belum terkonfirmasi apakah situs PLN diserang hacker Australia atau bukan, namun bila melihat kondisi yang ada, maka besar kemungkinan hacker dari Australia yang mencoba menyatroni situs penting Indonesia tersebut.

Meski saat ini kedua situs tersebut masih bisa dibuka, namun biasanya, serangan memang tidak secara serta merta melumpuhkan sebuah situs melainkan bertahap.

Pengamat internet Sylvia W. Sumarlin mengatakan pengertian cyber war sebenarnya adalah merupakan keputusan politik suatu negara, dalam hal ini diputuskan oleh Presiden.

"Sedangkan cyberwar yang sekarang terjadi dan kita alami adalah Cyber-retaliation/cyber-attack yang dilakukan oleh para spesialis atau yang menamakan dirinya pejuang-pejuang cyber dalam melakukan serangan ketahanan jaringan," katanya.

Saat ini, tambahnya, gerakan-gerkan seperti ini memang spontanitas dari komunitas yang merasa negara ini masih belum memiliki organisasi yang resmi tentang Pertahanan dan Ketahanan Cyber.

"Insiden ini merupakan eye-opener bagi pemangku kebijakan untuk segera membentuk unit dan aturannya," tegasnya