Soal komponen lokal ponsel 4G, Sony: Kami sudah ada opsi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menetapkan aturan jika ponsel 4G LTE diwajibkan memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 30 persen pada 2017 awal.

Hingga saat ini Kemkominfo bersama dua Kementerian terkait, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah membahas detail aturan TKDN. Nantinya, aturan TKDN ini bakal menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Dari sisi vendor, salah satunya PT Sony Mobile Communication Indonesia masih menunggu detail dari penjabaran aturan TKDN tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Head of Marketing PT Sony Mobile Communication Indonesia, Ika Paramita.

Orang lain juga bertanya?

"Kita masih menunggu aturan resmi dari pemerintah. Kami selaku perusahaan akan tunduk pada aturan yang diberlakukan di negara manapun, termasuk di Indonesia. Intinya kami masih menunggu persyaratan apa saja terkait TKDN dari pemerintah dan kami akan mematuhi aturan tersebut," ujarnya saat ditemui seusai acara launching Sony Xperia Z5 premium di Jakarta, Rabu (4/11).

Meskipun belum jelas aturan penjabaran tersebut, Ika mengakui pihaknya sudah memiliki beberapa opsi atau langkah jika pemerintah telah menetapkan penjabaran mengenai aturan tersebut.

"Kita udah punya beberapa opsi. Jadi ketika pemerintah memutuskan hal itu kami akan kaji dengan beberapa opsi yang kami miliki dan opsinya tersebut kita lihat ke jangka menengah dan jangka panjang. Kita udah ada langkahnya, tinggal pemerintah kebutuhannya seperti apa," jelasnya.

Sayangnya, dia tidak menyebutkan apa saja opsi-opsi yang akan dilakukan pihaknya manakala aturan penjabaran TKDN itu telah diumumkan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengatakan bahwa regulasi TKDN ini tidak semata fokus pada pembangunan pabrik ponsel di Indonesia bagi pemain luar, melainkan lebih menitikberatkan di level non peranti keras.

"Pabriknya di luar pun, tapi kalau desain house di sini. Vendor akan membayar royalti ke Indonesia. Ini akan menjadi value untuk kita," kata dia di beberapa kesempatan.

Dengan adanya penerapan aturan ini, pria yang akrab disapa Chief RA ini, berharap nantinya mampu menstimulus semakin banyaknya ponsel pintar yang didesain di Indonesia sehingga bermuara kepada penciptaan hak paten.

(mdk/bbo)