Tak satu pun negara setujui program mata-mata Amerika
Merdeka.com - PBB akhirnya mengesahkan 18 draft resolusi yang berisi mengenai pengaturan hak privasi dalam era digital. Namun begitu, hal ini rupanya masih saja ditentang Amerika Serikat, pihak yang memiliki program mata-mata yang tentu saja bertentangan dengan dokumen tersebut.
Seperti yang dilansir oleh ZDNet (27/11), dilaporkan bahwa pemerintah negeri Paman Sam tersebut ternyata ingin menghalangi disahkannya resolusi PBB tersebut. Negeri yang dipimpin Obama tersebut menyatakan sikap bahwa penyadapan yang mereka lakukan sebenarnya bukanlah hal yang ilegal.
"Menyusul persetujuan tersebut, beberapa negara delegasi menekankan pentingnya kesamaan paham internasional mengenai mekanisme perlindungan HAM dengan cara menjaga privasi dan kebebasan berekspresi," tulis rilis pers Majelis Umum PBB.
-
Apa saja jenis pelanggaran HAM yang ada? Jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang membuat Sekjen PBB terkejut? 'Sekretaris Jenderal Antonio Guterres sangat terkejut dengan tingginya angka kematian, cedera, dan kerusakan yang terjadi di Gaza utara. Banyak warga sipil terjebak di bawah reruntuhan, sementara mereka yang sakit dan terluka tidak mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Selain itu, banyak keluarga yang menghadapi kekurangan makanan dan kesulitan dalam mencari tempat tinggal.'
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Pernyataan keras juga disampaikan oleh perwakilan dari Swedia terkait adanya program mata-mata yang dimiliki NSA dan jaringannya dalam Lima Mata atau Five Eyes. Swedia menyatakan bawha harusnya HAM baik yang dalam jaringan atau luar jaringan tetap harus dijaga.
Pernyataan Swedia juga diamini oleh sebagian besar delegasi negara yang hadir dalam majelis tersebut. Perwakilan dari Korea Utara misalnya, menyatakan bahwa resolusi ini diajukan pada saat dan forum yang tepat.
Dengan keluarnya resolusi ini, harusnya Amerika Serikat mulai menata ulang program mata-matanya yang melibatkan jaringan di seluruh dunia. Jika tetap menentang, maka AS sama saja menentang seluruh dunia. (mdk/nvl)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu
Baca SelengkapnyaSebanyak 13 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat tersebut, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat.
Baca SelengkapnyaRatusan negara menyetujui resolusi hak Palestina menentukan nasib sendiri dalam sidang Majelis Umum PBB.
Baca SelengkapnyaPBB menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas di Gaza.
Baca SelengkapnyaTuntutan penghentian embargo dimulai sejak tahun 1960.
Baca SelengkapnyaAksi berakhir pada pukul 10.00 WIB. Arus lalu lintas di sekitar lokasi berangsur normal.
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza ketika Amerika Serikat memilih abstain.
Baca SelengkapnyaDewan Keamanan (DK) PBB telah meloloskan resolusi yang menyerukan pengiriman bantuan skala besar ke Jalur Gaza.
Baca Selengkapnyamelobi negara-negara lain untuk menolak resolusi Palestina
Baca SelengkapnyaSejumlah laporan menyebutkan Mahkamah Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda segera mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Baca Selengkapnya