Tanggapan Menkominfo soal Open BTS

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menyatakan keberadaan Open Base Transceiver Station (BTS) tak masalah diterapkan selagi itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Sejauh ini, berdasarkan dari penjelasan para pegiat internet sehat saat dirinya berdiskusi santai bersama mereka, Open BTS mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kendati begitu, Menkominfo juga mensyaratkan tiga syarat penerapan Open BTS.

"Satu, gak boleh komersial. Kemudian kedua, dia gak harus bayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Nah iya, orang gratis gak usah komplain kalau mau yang bagus ya bayar. makanya you pay peanut you get monkey kan. Dan yang ketiga tak mengenakan pajak frekuensi terhadap pegiat atau komunitas yang memanfaatkan OpenBTS," ujarnya saat ditemui di markas ICT Watch, Jakarta, Kamis (8/1).

Untuk itu, Menteri yang memiliki segudang pengalaman di industri telekomunikasi ini, menyatakan akan segera menggodok perangkat aturan bagi penerapan Open BTS agar legal di mata hukum.

"Sebulan atau dua bulan ini sudah selesai regulasinya. Kita lihat seperti apa, kalau mau open public punya numbering, bisa nelepon ke operator mana saja itu harus ada international standard. Nah, teman-teman ini kan tadi mengakui tidak ada standar internasionalnya," tuturnya.

Sementara itu, dari sisi frekuensi, teknologi Open BTS ini hanya diizinkan untuk beroperasi di spektrum 900 MHz. Namun sebenarnya, ujar Menkominfo, teknologi ini juga bisa digunakan untuk di band 700 MHz pasca migrasi siaran analog ke digital rampung 2018 nanti.

"Sekarang bisanya baru 900 MHz, makanya saya tanya 700 MHz bisa apa nggak. Saya mikirnya bisa pakai untuk dapatkan digital dividen di 700 MHz, jadi saya cari teman-teman yang bisa bantuin di situ," terang Dia.