Telkomsel dan XL beda pendapat harga SIMcard minimum Rp 100 ribu

Merdeka.com - Ketentuan mengenai harga minimum untuk SIMcard nomor prabayar sebesar Rp 100 ribu ditanggapi beragam oleh komunitas dan industri, termasuk oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) , Telkomsel dan XL.

Ketua Umum ATSI yang juga Dirut Telkomsel Alex J Sinaga menilai ketentuan harga SIMcard sebesar Rp 100 ribu akan mengancam penetrasi telekomunikasi dan tentunya akan mengurangi pelanggan seluler cukup signifikan.

"Itu merugikan operator dan pelanggan sendiri. Selama ini tingginya jumlah pelanggan prabayar yang mencakup 90 persen pelanggan seluler adalah karena harga SIMcard dan voucher pulsa isi ulang yang murah sampai ada yang nominal Rp 10.000. Bila hal itu dihilangkan, pelanggan bakal berkurang signifikan," ujarnya kepada merdeka.com, Jumat (28/6).

Hal berbeda diungkapkan Presdir XL Axiata Hasnul Suhaimi yang berpendapat ada gunanya kalau harga SIMcard Rp 100 ribu bisa dilakukan dengan konsisten dan diawasi dengan ketat. "Akan ada penurunan churn rate sangat signifikan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai harga Rp 100 ribu tidak efektif menurunkan churn rate karena penambahan pengguna baru saat ini saja sudah sulit.

"Penetapan harga harus mengacu pada ketentuan mengenai tarif seluler Permen Nomor 9/2008. Adapun, revisi PM tentang registrasi prabayar sebaiknya diarahkan pada upaya verifikasi," katanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan rencana pemberlakuan harga minimum SIMcard sebesar Rp 100 ribu belum final, karena belun dikonsultasipublikkan.

Aturan harga SIMcard minimum tersebut tercantum dalam RPM mengenai Registrasi Pelanggan Telekomunikasi sebagai pengganti Permen Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Pelanggan Prabayar.

"Belum uji publik kok dan masih penyempurnaan. Pasal-pasal lain lebih banyak juga yang sama dengan aturan lama," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo, Gatot S Dewa Broto. (mdk/das)