Tok! Badan Siber Nasional resmi ketok palu

Merdeka.com - Barangkali kejadian ransomware WannaCry yang terjadi beberapa waktu lalu, menjadi titik balik lahirnya payung lembaga untuk seluruh hal yang berkaitan dengan dunia siber. Ya, apalagi kalau bukan Badan Siber Nasional.

Pemerintah telah mengetok palu Peraturan Presiden (Perpres) untuk terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara. Perpres dengan nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini, bertujuan terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber.

“BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber,” bunyi Perpres itu.

Dalam Perpres itu disebutkan, BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Hal ini menegaskan pula bila BSSN dipimpin oleh Kepala.

Adapun tugas dari BSSN ini dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi ecommerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manqjemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan.

e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN

g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

h. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.