Twitter Diminta Blokir Akun Presiden Trump, Ada Apa?
Merdeka.com - Jejaring sosial khusus mikroblog Twitter, diminta untuk memblokir akun presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini buntut dari deretan kicauan Trump soal anti pemakzulan dirinya terkait skandalnya dengan Presiden Ukraina.
Hal ini dilakukan oleh salah satu Senator yang juga calon Presiden AS dari Partai Demokrat, yakni Kamala Harris. Sang senator mengirim surat ke CEO Twitter Jack Dorsey.
Melansir Business Insider, Harris mengutip deretan kebijakan Twitter soal pelecehan, ancaman, dan hasutan yang mengarah pada kekerasan, yang kesemuanya dilanggar oleh Trump dalam cuitannya.
-
Kenapa Elon Musk batasi akses Twitter? Langkah ini, kata Musk, adalah untuk mengatasi tingkat ekstrim dari pengikisan data dan manipulasi sistem.
-
Bagaimana cara kerja sistem blokir Twitter yang baru? Meskipun demikian, keputusan ini menimbulkan kontroversi karena memberikan kesan bahwa pengguna yang diblokir masih dapat mengganggu orang lain dengan mengintip unggahan atau daftar followers.
-
Apa yang diubah Elon Musk tentang blokir akun di Twitter? Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa akun yang diblokir oleh pengguna lain tetap dapat melihat postingan atau unggahan dari akun yang memblokirnya.
-
Kenapa Elon Musk mengubah sistem blokir di Twitter? Elon Musk berpendapat bahwa melarang seseorang untuk melihat unggahan publik dari orang lain adalah tindakan yang tidak rasional.
-
Siapa yang digugat Trump? Gugatan yang diajukan oleh Trump Media di 24 Maret ditujukan kepada Andy Litinsky dan Wes Moss, dua mantan kontestan reality show Trump yang kemudian menjadi salah satu pendiri calon dari Partai Republik untuk perusahaan teknologi Presiden.
-
Apa batasan Twitter yang Elon buat? Dalam tweetnya yang dilansir dari BBC, Minggu (2/7), Elon mengatakan pengguna tak terverifikasi (atau tak berbayar) hanya bisa membaca 600 cuitan perhari dan kemudian ditambah menjadi 800 kicauan.
Harris juga menyebut, Trump melakukan "ancaman terang-terangan" di dalam cuitannya.
"Kicauan Presiden dan perilakunya adalah bukti dan fakta, bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan orang," tulis Kamala Harris.
Twitter Tak Akan Memblokir Trump
Kepada Business Insider, juru bicara Twitter menyebut bahwa mereka telah menerima surat dari Harris dan berencana menanggapi Harris.
Namun jika melihat rekam jejak masa lalu, Twitter tak pernah mengambil tindakan soal politisi yang melanggar kebijakan Twitter.
Di kasus cuitan Trump sebelumnya, Twitter menyatakan bahwa mereka memperbolehkan politisi dengan pengikut banyak untuk tetap di Twitter "demi kepentingan publik." Bahkan cuitan bernada rasis yang pernah dicuitkan Trump disebut tidak melanggar kebijakannya.
Kicauan Trump
Semua permintaan untuk Twitter menutup akun Trump, dikarenakan sebuah cuitan Trump yang seakan menarget whistleblower (pengungkap) dan pemberi informasi kasus dirinya dengan presiden Ukraina.
Selain itu, Trump juga menyebut Ketua House Intelligence Committee Adam Schiff harus ditangkap karena berkhianat pada negara.
Terlebih lagi, Trump juga menyebut bahwa pemakzulan (pencopotan) dirinya dari posisi presiden akan memicu perang sipil dan kekerasan.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya, pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membatalkan rencana pemblokiran TikTok.
Baca SelengkapnyaSebuah data menyoroti peningkatan moderasi konten di bawah kepemimpinan Elon Musk, meskipun platform tersebut mengklaim mendukung kebebasan berbicara.
Baca SelengkapnyaDi tengah pendapatan minus, pencabutan larangan iklan politik jadi opsi Elon Musk.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini hanya sementara karena ada yang tidak beres dalam penggunaan data Twitter.
Baca SelengkapnyaKominfo telah memblokir akun-akun yang terindikasi menyebar paham radikalisme.
Baca SelengkapnyaTrump mencatatkan sejarah sebagai presiden Amerika Serikat pertama yang menjalani foto sebagai terdakwa atau mugshot.
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaMenurut pemantauan TPN, sejak beberapa hari terakhir performa Mahfud MD di media sosial lebih unggul dibanding cawapres lainnya.
Baca SelengkapnyaPNS dilarang mendukung salah satu capres maupun peserta pemilu di media sosial.
Baca SelengkapnyaGugatan tersebut menuduh Litinsky dan Moss telah gagal dalam mengelola perusahaan mereka.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Azwar Anas telah menyiapkan sanksi bagi ASN tak netral selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTak hanya cuitan lama tapi gambar hingga link lawas yang diunggah sebelum Desember 2014 sudah dihapus dari platform X.
Baca Selengkapnya