Vivo sebut tak sulit capai 30 persen komponen lokal

Merdeka.com - Vivo nampak makin agresif membidik pasar Indonesia. Beragam produk mulai diluncurkan mereka guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Keseriusan Vivo ini tercermin dari patuhnya mereka terhadap aturan yang ada di Indonesia. Misalnya saja aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengenai ponsel 4G yang mengharuskan adanya komponen lokal yang disematkan sekitar 30 persen. Aturan tersebut merupakan beleid baru yang diterapkan oleh pemerintah.

"TKDN itu kan 70 persen boleh import, 30 persen harus lokal. Vivo ini kan sudah sesuai dengan peraturan TKDN. Jadi 30 persen kita udah lokal," jelas Edy Kusuma, Brand Manager Vivo usai acara konferensi pers Vivo V5 plus di Jakarta, Jumat (10/2).

Peraturan TKDN ini memang menjadi mandatory bagi brand manapun yang ingin menjual ponsel 4G di Indonesia. Bagi Vivo sendiri, untuk mencapai 30 persen komponen lokal tidaklah terlampau sulit. Pasalnya, hal itu merupakan keseriusan mereka terhadap pasar Indonesia.

"Tidak sih. Karena kita di awal sudah punya komitmen untuk berkembang. Kita datang ke market Indonesia itu serius. Sebelum kita datang, kita sudah analisis secara mendalam. Dengan analisis itu jadi kita udah bisa memprediksikan pasar di Indonesia," kata dia.

Dikatakannya, untuk mempersiapkan masuk pasar Indonesia dengan segala peraturan, butuh waktu setahun. Waktu setahun itu, digunakan untuk membuat pabrik.

"Persiapan bangun pabrik itu setahun kita butuh waktu. Dari September 2014 kita udah mempelajari hal yang ada," ungkap dia.

Terlepas itu, boleh dibilang sebagai brand baru yang masuk Indonesia, Vivo beruntung sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Pasalnya, masih banyak brand yang belum bisa memenuhi syarat TKDN. Padahal, segala daya dan upaya telah dilakukan. Termasuk membangun pabrik.

"Banyak perusahaan yang masih belum siap sampai 30 persen. Mereka kasihan, padahal mereka sudah punya pabrik dan melakukan apapun tapi tetap belum mencapai angka itu," ujar Wakil Ketua Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI), Lee Kang Hyun pada kesempatan berbeda.

Meski begitu, kata dia, pemerintah juga telah memberikan kelonggaran waktu bagi produsen smartphone yang belum memenuhi aturan TKDN itu.

"Pemerintah pun memberikan toleransi waktu sebentar untuk mereka yang belum mencapai angka 30 persen TKDN," katanya. (mdk/dzm)