YLKI Minta Pemerintah Tegas Hentikan Penjualan SIM Card Zain

Merdeka.com - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengatakan, penghentian penjualan SIM Card sementara yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terhadap operator seluler Zain tidak sesuai dengan harapan dan keinginan YLKI.

Sebab, kata Tulus, selain kasus kerugian yang dialami jamaah haji lantaran SIM Card tersebut tidak bisa digunakan, juga berpotensi merugikan negara karena ada potensi pendapatan pajak yang hilang.

Meski penghentian sementara penjualan SIM Card atau kartu perdana Zain sudah dikeluarkan pemerintah, namun Tulus menganggap langkah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak sesuai dengan harapan dan keinginan YLKI.

"Jika disandingkan dengan risalah rapat, antara rilis dengan risalah rapat ada pembelokan. YLKI menilai hasil risalah rapat dan kesepakatan yang dibuat kemarin jauh lebih kuat dibandingkan siaran pers tersebut. YLKI kecewa dengan Kemkominfo dan BRTI karena tidak sejalan dengan kesepakatan yang telah dibuat pada 23 Juli yang lalu," terangnya.

Sebagaimana diketahui, setelah ramai pemberitaan negatif mengenai penjualan SIM Card operator asing itu, Kemkominfo mengeluarkan keterangan resmi yang menyebutkan hanya sementara memberhentikan penjualan SIM Card.

Padahal, dalam kesepakatan rapat yang dihadiri oleh Kemkominfo, Kementrian Perdagangan, YLKI dan BRTI pada 23 Juli yang lalu disepakati bahwa penjualan SIM card Zain di Indonesia dilarang karena bertentangan dengan UU no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu kesepakatan yang diambil dan dituangkan dalam risalah rapat yang dipimpin oleh I Ketut Prihadi Kresna, Komisioner BRTI, disepakati bahwa dengan dilarangnya penjualan SIM Card Zain di Indonesia nantinya tim gabungan yang terdiri dari Ditdal PPI Kominfo, Ditdal Ditjen PPI Kominfo Ditjen PKTN Kemendag dan Korwas PPNS akan melakukan pengawasan terhadap penjualan kartu perdana Zain Indonesia.

"Di saat Kemkominfo keluarkan siaran pers, justru Zain malah membuka counter di embarkasi Aceh dan Medan. Ini sungguh ironis sekali. Menurut YLKI itu aneh bin ajaib," jelasnya. (mdk/faz)