BLT, Dulu Dikritik Megawati di Zaman SBY Kini Dipakai Jokowi

Merdeka.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat mencuri perhatian publik.

Sebab, kebijakan yang pernah populer di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pernah mendapat kritik keras dari PDIP, partai yang menaungi Jokowi.

Seperti diketahui, di awal Pandemi Covid 19 lalu, pemerintahan Jokowi menggelontorkan BLT kepada masyarakat. Belakangan, melonjaknya harga minyak goreng pun membuat Jokowi mengeluarkan kebijakan BLT untuk masyarakat.

Keputusan pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng di tengah melonjaknya harga minyak saat ini pun dinilai kurang tepat. Berikut ulasan selengkapnya:

Kebijakan BLT Dulu Ramai Dikritik

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sempat populer di era kepemimpinan SBY pada tahun 2013 lalu. Banyak pihak termasuk PDIP, partai yang menaungi Jokowi sempat mengkritik pedas kebijakan SBY itu karena disebut sebagai kebijakan yang memanjakan rakyat.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat itu mengatakan, bahwa kebijakan SBY saat menaikkan harga BBM pada tahun 2013 lalu tidaklah baik untuk masyarakat. Apalagi, kebijakan tersebut dibarengi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saat itu, pemerintah memberikan BLT berupa uang sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Hal itu dikritik karena terkesan merendahkan harga diri masyarakat. Mega juga sempat mengaku miris karena beberapa antrean pembagian BLT sempat memakan korban.

©Liputan6.com/Yopi Makdori

"Kalau diliput stasiun tv luar, hanya karena dua lembar uang berwarna itu rela berkorban, apa kata dunia," ujar Megawati di acara deklarasi Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) sebagai sayap PDI Perjuangan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (13/4/2013).

Tak hanya Megawati, hampir semua fraksi pada saat itu juga akhirnya ikut mengkritik dan menolak kebijakan BLT. Sebab, beberapa pihak menyebut, jika penuntasan kemiskinan tidak bisa diatasi dengan memberikan sejumlah uang, melainkan membuka lapangan pekerjaan baru.

Kini Kebijakan BLT Dipakai

Sempat mengalami penolakan dari berbagai kalangan elite politik, kebijakan BLT saat ini justru seolah menjadi 'andalan' bagi pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, melalui cuitannya di Twitter pun ikut menyoroti kebijakan Presiden. "Apa benar ada BLT? Era Presiden SBY program ini dielukan rakyat. Terutama yg amat miskin. Ketika Presiden Jokowi berkuasa, program BLT dikutuk habis. Dianggapnya, itu program bikin rakyat manja, tidak mandiri,dan meninabobokan. Kini yg dikutuknya itu dihidupkan lagi. #RakyatMonitor," cuitnya dalam akun @BennyHarmanID

Apa benar ada BLT?. Era Presiden SBY program ini dielukan rakyat.Terutama yg amat miskin.Ketika Presiden Jokowi berkuasa, program BLT dikutuk habis. Dianggapnya, itu program bikin rakyat manja,tidak mandiri,dan meninabobokan. Kini yg dikutuknya itu dihidupkan lagi. #RakyatMonitor https://t.co/ubC49wSZbJ

Pernyataan Benny itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Jokowi yang mengumumkan akan menyalurkan BLT kepada 20,5 juta masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng.

Kebijakan BLT Minyak Goreng

Jumat (1/4) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas tingginya harga minyak goreng. BLT minyak goreng kepada masyarakat sebesar Rp100 ribu per bulan.Bantuan itu diberikan selama 3 bulan dari April hingga Juni 2022, sehingga masyarakat mendapat uang Rp300 ribu.Bantuan itu rencananya akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan.Sejumlah pihak menilai kebijakan itu seakan menyiratkan pemerintah tak bisa mengendalikan harga minyak goreng. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar kelapa sawit.