'Bola Panas' Isu Dalang Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sebut Saja Namanya Jika Memang Ada
Merdeka.com - Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik di berbagai kalangan. Aksi turun ke jalan terjadi di beberapa daerah.
Muncul isu ada dalang di balik aksi demo berujung rusuh tersebut. Hal itu sontak menimbulkan pro kontra.
Bahkan, pihak kepolisian hingga menelusuri siapa dalang di balik demo yang beberapa waktu lalu terjadi. Berikut ulasannya.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Siapa yang aktif dalam isu ini? Rieke Diah Pitaloka juga aktif dalam isu ini, membuat video untuk menjelaskan pentingnya mengawal putusan MK lengkap dengan pasal-pasal yang relevan.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
Tudingan Pemerintah Ada Dalang Demo UU Cipta Kerja
Tudingan ada dalang yang mensponsori demo menolak UU Cipta Kerja berasal dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mengklaim pemerintah sudah mengetahui siapa aktor intelektual di balik demo tersebut.
Namun, hingga kini Airlangga maupun pemerintah tak menyebut siapa dalang yang dimaksud.
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengkritik keras pernyataan Airlangga Hartarto. Asfinawati menyebut, pernyataan Airlangga menghina penolak UU Cipta Kerja.
"Itu menghina akademisi, pemuka agama yang menolak Omnibus Law. Ini juga upaya mengecilkan makna penolakan terhadap Omnibus Law," ujarnya kepada merdeka.com, Sabtu (10/10).
©2020 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
Asfinawati menegaskan, tuduhan Airlangga adalah fitnah. Kenyataannya, unjuk rasa terjadi karena para anggota DPR bersama Pemerintah memaksakan kehendaknya mengesahkan regulasi yang berdampak serius dan masif pada kehidupan nelayan, petani, buruh dan pekerja termasuk terhadap masa depan anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa.
Aksi mahasiswa, buruh dan anak muda sesungguhnya bertujuan untuk mencegah kemudaratan yang jauh lebih besar dari Undang-Undang Cipta Kerja.
"Pemerintah membingkai protes dengan menyebut kerusuhan dan melontarkan adanya aktor intelektual. Ini jelas mengaburkan isu penting kehancuran yang dibawa dalam pasal-pasal Cipta Kerja," kata Asfinawati.
SBY Desak Airlangga Ungkap Siapa Dalang yang Dimaksud
Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar mengatakan siapa yang telah menuduhnya untuk menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Ia mengatakan bahwa tak baik apabila tuduhan tersebut dibiarkan sehingga menyebar luas secara liar dan mengakibatkan masyarakat saling curiga.
"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana kemari beritanya," katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin (12/10).
©Liputan6.com/Angga Yuniar
SBY juga mendorong pemerintah agar menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik secara jujur. Hal itu dikatakannya sebagai bagian dari etika pejabat pemegang amanah rakyat.
"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," pungkasnya.
Polisi Cari Dalang
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melontarkan pernyataan bahwa Mabes Polri telah menelusuri adanya sponsor atau penggerak perusuh dalam gelombang aksi demo tolak UU Cipta Kerja di berbagai wilayah negeri. Dikatakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono bahwa terdapat mekanisme yang harus dilakukan guna menegakkan aturan hukum.
"Nanti kita dalami, kita kan bukan bicara a, b, c, kita kan harus membuktikan, polisi harus membuktikan, minimal dua alat bukti baru bisa menggiring seseorang sampai ke pengadilan," tutur Awi saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10).
Dijelaskan juga oleh Awi, bahwa polisi akan berupaya dalam mengumpulkan beberapa alat bukti. Apabila sesuai dan mengarah ke pihak tertentu, barulah dilakukan penindakan awal. (mdk/bil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak mengetahui bahwa dirinya dicari oleh demonstran tolak RUU Pilkada di Gedung DPR
Baca SelengkapnyaMassa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa mendukung hak angket DPR terpantau melempari mobil komando massa penentang hak angket DPR.
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.
Baca SelengkapnyaPara pengunjuk rasa melempari Kantor DPRD Kota Cirebon dengan berbagai macam benda.
Baca SelengkapnyaDengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaMassa menolak kecurangan dalam Pemilu 2024 kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban.
Baca SelengkapnyaReaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca Selengkapnya