Fakta Puluhan Warga China Masuk Indonesia di Saat Rakyat Dilarang Mudik

Merdeka.com - Pemerintah melalui Satgas Covid-19 menegaskan, kegiatan mudik lebaran tahun 2021 dalam bentuk apapun resmi dilarang pada tanggal 6-17 Mei. Hal ini dilakukan serta merta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Kendati demikian, ada hal paradoks yang justru terlihat beberapa waktu lalu nampak beredar video viral mengenai Warga Negara Asing (WNA) China yang diketahui baru saja mendarat melalui Bandara Soekarno Hatta.

Peran dan ketegasan Pemerintah dipertanyakan. Lalu, apa kata pihak-pihak terkait mengenai hal ini? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Larangan Mudik

Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 secara tegas dan jelas, melarang segala bentuk kegiatan mudik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Menurutnya, mudik lokal merupakan bentuk lain dari mobilitas masyarakat sehingga juga tetap dilarang.

"Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik. Baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," jelas Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5).

Kebijakan ini secara lebih lanjut mengatur sejumlah wilayah aglomerasi seperti Sulawesi Selatan, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Viral WN China Tiba di Bandara Soetta

Di tengah bergulirnya kebijakan Pemerintah mengenai pelarangan mudik di dalam negeri, viral sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi singkat tersebut, nampak sejumlah WNA yang diduga berasal dari China nampak berhamburan keluar dari pintu kedatangan Bandara Soekarno Hatta.

Berdasarkan kesaksian pemilik video, ada lebih dari 20 WNA China yang kala itu tengah bergegas masuk ke dalam sebuah bus. Diketahui, hal tersebut berlangsung pada Selasa (4/5) pukul 15.30 WIB.

Instagram/@majeliskopi08 ©2021 Merdeka.com

"Ada 20 orang lebih tuh, China semua di bandara. Di bandara Soetta nih, tanggal 4 Mei. China China China, tuh, tanggal 4 Mei jam setengah 4 sore. Bagaimana Indonesia," ujar sang pemilik video seperti yang diunggah pada akun Instagram @majeliskopi08.

Imigrasi Benarkan Ada 85 WN China Masuk Indonesia

Menanggapi hal ini, Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham Arya Pradhana Anggakara memberi penjelasan singkat. Dilansir dari Liputan6, Arya membenarkan adanya mobilitas dari WN China yang datang ke Tanah Air di waktu tersebut.

85 WN China dan 3 WNI masuk ke Ibukota melalui pesawat China Southern Airline dengan nomor penerbangan CZ8353. Sejumlah WN China tersebut terbang dari Kota Shenzhen dan mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

"Benar, pada Selasa 4 Mei 2021 jam 14.55 WIB telah mendarat 85 WN Cina dan 3 WNI dengan pesawat China Southern Airlines, charter flight, dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta," tutur Arya saat dikonfirmasi, Kamis (6/5/2021).

Peran Kemenhub Dipertanyakan

Melihat paradoks yang terjadi di Tanah Air, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri, menyoroti dan meminta tanggapan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

"Mengenai penanganan sebagai pelindung, negara wajib hadir untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Penyebaran virus Covid-19 tidak hanya merugikan materil tetapi menimbulkan korban jiwa. Seharusnya jika di dalam negeri saja dibatasi maka WNA yang masuk ke Indonesia dibatasi sesuai dengan SE Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Oleh karenanya Saya meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali," kata Hasan Basri.

©2021 Istimewa

Lebih lanjut, pihaknya meminta Menteri Perhubungan untuk menjawab teka-teki masuknya 85 WNA China ke Indonesia. Ia meminta agar seluruh pihak dapat bersinergi memutus rantai penyebaran Covid-19 di dalam negeri.

"Jangan karena sudah test genose di kereta kemudian tidak dapat lagi digunakan di Bandara. Olehnya dalam agenda masa sidang 11 ini kami juga akan memanggil Menteri Perhubungan dan pihak lain yang terkait," pungkasnya.