Ikut Tanggapi Polemik Din Syamsudin, Mahfud MD Justru Kena Kritik Pedas Fahri Hamzah
Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah turut menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal Din Syamsuddin.
Dalam tulisannya, Mahfud MD sempat mengatakan jika pemerintah tidak pernah menganggap Din sebagai penganut radikalisme. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons tudingan radikalisme yang menyasar Din.
Mahfud kembali menegaskan, sampai sejauh ini pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk memproses hukum sosok mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa Meutya Hafid sering kritis ke Menkominfo? Ia tergolong orang yang fokus terhadap kebocoran data pribadi. Setiap ada ramai isu kebocoran data pribadi, Meutya kerap bersikap kritis. Tak jarang Menkominfo seperti Johnny Plate dan Budi Arie Setiadi disemprot olehnya saat Rapat Dengar Pendapat di DPR.
-
Apa yang dikritik Meutya Hafid ke Menkominfo? 'Harusnya ada sikap meminta maaf, karena secara jujur harus diakui kita belum mampu mengamankan data-data pribadi masyarakat dengan maksimal,' ujar Meutya.
-
Siapa yang bertanya soal ketegasan Mahfud? Guru sekolah inklusi tersebut bertanya kepada Mahfud apakah akan mempertahankan idealisme dan ketegasannya dalam memimpin saat menjabat wapres.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setelah menyampaikan pernyataannya, cuitan Mahfud itu justru mendapat kritik pedas dari Fahri Hamzah. Berikut informasi selengkapnya:
Cuitan Mahfud MD Soal Din Syamsyuddin
Sebelumnya diketahui jika Din Syamsuddin dilaporkan oleh sejumlah alumni ITB yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme (GAR) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terkait radikalisme.
Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menyebut Din merupakan tokoh Islam moderat yang tidak perlu dipertanyakan.
Twitter/@mohmahfudmd ©2021 Merdeka.com
"Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis," tulis Mahfud MD.
Mahfud menyebut, Din merupakan tokoh kritis yang pendapatnya harus didengar. Terlebih lagi, ia juga mengaku kenal baik dengan sosok Din. Ia juga menyebut kerap melakukan diskusi bersama dengan Din Syamsuddin. Lebih lanjut, Mahfud menyebut jika Din merupakan sosok yang kritis bukan radikalis.
"Memang ada beberapa orang yg mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kpd Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan sj, namanya ada orng minta bicara utk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tdk menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu," pungkasnya.
Fahri Hamzah Komentari Cuitan Mahfud MD
Twitter/@Fahrihamzah ©2021 Merdeka.com
Melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, ia pun menanggapi cuitan Mahfud yang membahas soal Din. Menurutnya, cara pemerintah melihat suatu persoalan harus diperbaiki dan tidak dipersonalisasi. "Cara pemerintah melihat persoalan perlu diperbaiki prof. Jangan dipersonalisasi. Ini bukan soal pak din dan pak itu atau pigai dan abu janda...ini soal posisi negara ditengah hingar bingar media sosial. Mengapa “fasilitas” yg meng-“ekstensi” konflik di dunia maya dibiarkan ada?," komen Fahri. Menurut Fahri, keadaan negara saat ini justru kerap memfasilitasi keributan yang terjadi. Fahri menilai, pemerintah terlihat selalu memihak yang justru akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat."Prof,Negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal2 gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya. Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona," tambahnya.
Saran Fahri
Lebih lanjut, Fahri menyebut jika negara sebenarnya akan damai jika pemerintah berhenti untuk memfasilitasi keributan hal yang remeh temeh di media sosial. "Prof, jika negara berhenti memfasilitasi pertengkaran remeh temeh soal percakapan whatsapp dan media sosial, soal anonim memfitnah dan dua tiga individu saling serang di dunia maya, maka damailah negeri ini. Negeri demokrasi memang bising karena bebas, yg penting negara adil," kata Fahri. Di cuitannya yang lain, Fahri mengatakan jika sudah sepatutnya negara atau pemerintah tampak adil. Ia menyebut, negara harus memfasilitasi kebebasan warga negara untuk berdialog atau perang pendapat sepanas apapun. Tetapi, negara juga harus menjaga diri untuk tetap berada di tengah-tengah dan tidak memihak.
Fahri: Asalkan Istana Tidak Bikin Gaduh, Rakyat Tahu Batas
Yang terakhir, Fahri Hamzah mengatakan jika pemerintah tak bikin gaduh maka rakyat akan tahu batas. Sebab, menurutnya, pemerintah memiliki efek yang luar biasa.
Twitter/@Fahrihamzah ©2021 Merdeka.com
"Terakhir prof, asalkan istana tidak ikut bikin gaduh, raykyat lebih tau batas. Percayalah, rakyat tak seberapa akibat keributannya. Tetapi pemerintah punya efek yg luar biasa. Mari kita mulai menata ruang pikiran publik. Pandemi, krisis ekonomi, bencana dll kita hadapi bersama," pungkasnya. (mdk/khu)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, buka suara terkait polemik nasab Habaib Baalawi.
Baca SelengkapnyaDalam debat ke-4 Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka terlihat konsisten menyerang pesaingnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD
Baca SelengkapnyaPelapor menilai frasa yang disampaikan Mahfud pada saat debat dinilai mengarah ke penghinaan terhadap Gibran.
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bicara kasar hingga menyebut bodoh respons pernyataan kubu TKN Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaCandaan Mahfud tersebut berupa kata-kata sedang viral, yakni 'yang benar saja? rugi dong!'
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, jika putusan tersebut membuat gaduh publik, pejabat itu harus mundur.
Baca SelengkapnyaPadahal, apa yang disampaikan Gibran tidak ada substansinya.
Baca SelengkapnyaDalam debat keempat Pilpres 2024 Mahfud sempat menyinggung soal permasalahan SDA lantaran pedang hukum yang tumpul ke bawah.
Baca SelengkapnyaMerespons tudingan itu, Mahfud lantas memberikan respons keras terhadap narasi-narasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMahfud Md keras menyinggung pemerintah hasil kolaborasi penjahat dan pejabat yang korup.
Baca SelengkapnyaMahfud juga menyebut, pejabat yang ogah mundur setelah berstatus tersangka tak tahu malu.
Baca SelengkapnyaPara calon wakil presiden (cawapres) mengunggah cuitan di X usai debat Cawapres
Baca Selengkapnya