Jokowi Minta Dikiritik, SBY & JK Langsung Bersuara Lantang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk masyarakatnya bisa aktif dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Permintaan tersebut disampaikannya bersama dengan Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2020 pada Senin, 8 Februari 2021 kemarin.

Permintaan tersebut membuat Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla buka suara. Keduanya kemudian dengan lantang memberikan suara masing-masing terkait permintaan Jokowi itu.

Ingin tahu seperti apa tanggapan dari SBY dan Jusuf Kalla? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini.

Jokowi: Masyarakat Harus Aktif Beri Kritik Atau Masukan

Presiden Jokowi memang baru menyampaikan permintaan agar semua masyarakatnya dapat aktif memberikan kritik atau pun masukan pada kinerja pemerintah. Ia menyampaikan hal tersebut pada Senin (8/2) lalu ketika Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020.

SBY Ibaratkan Kritik Layaknya Obat

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengibaratkan sebuah kritik layaknya obat yang pahit, namun sangat baik dampaknya bagi kesehatan tubuh. Ia melanjutkan bahwa obat yang pahit harus mempunyai kadar cocok agar menyembuhkan, begitu pula dengan kritik yang juga semestinya memiliki tingkat 'kewajaran' dan penyampaian yang tepat.

"Jika obatnya tepat & dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat. Kritiknya benar & bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan," cuit SBY.

"Obat itu rasanya ‘pahit’. Namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Kritik itu laksana obat," lanjut SBY dalam cuitannya.

JK Tanggapai Permitaan Jokowi pada Masyarakat

Jusuf Kalla atau JK juga memberikan tanggapan soal Jokowi mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik pemerintah. JK juga sangat paham akan rasa gelisah dari masyarakat, apabila mengkritik kemudian pada nantinya akan dilaporkan ke polisi. JK lebih lanjut mengatakan agar dalam demokrasi harusnya ada check and balance yang baik. Harus ada kritik dalam pelaksanaannya. Dia mengatakan PKS sebagai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol tersebut.

"Beberapa hari lalu, bapak presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK dalam diskusi PKS, dikutip Sabtu (13/2).

"PKS dalam partai yang oposisi tentu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing. Akan terjadi kontrol," katanya.

Istana Menanggapi Pernyataan JK

Jurus Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman memastikan bahwa pemerintah tetap akan melindungi serta menghormati kritik yang disampaikan masyarakat. Sepanjang sesuai dengan UUD 1945 serta peraturan perundangan, hal tersebut disampaikan oleh Fadjroel menanggapi JK yang mempertanyakan cara agar masyarakat bisa mengkritik namun tak diciduk polisi.

"Jadi apabila mengkritik sesuai UUD 1945 dan Peraturan Perundangan, pasti tidak ada masalah, karena kewajiban pemerintah/negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI yang merupakan Hak Asasi Manusia tanpa kecuali," jelas Fadjroel saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (13/2). (mdk/bil)