Kisah Konglomerat Terkaya di RI Surati Jokowi Protes Pemberlakuan PSBB di Jakarta

Merdeka.com - Bagi sebagian orang, mungkin sudah tidak asing lagi saat mendengar nama Budi Hartono. Pemilik nama asli Oei Hwie Tjhong ini, merupakan seorang pengusaha sukses yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia, versi Forbes. Bahkan, ia diketahui memiliki jumlah kekayaan mencapai USD18,6 miliar.

Bersama sang kakak, Budi Hartono berhasil menjadi pewaris tahta dari Djarum Group. Tak hanya itu, gurita bisnis keduanya juga merambah ke beberapa bidang usaha. Mulai dari perbankkan, properti, elektronik, perkebunan, pulp dan kertas, hingga telekomunikasi. Tak heran, jika ia juga menduduki posisi ke-54 sebagai orang terkaya di dunia.

Belum lama ini, sosok Budi Hartono sempat menjadi sorotan publik. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena ia diketahui mengirimkan sebuah surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut, berisi tentang ketidaksetujuannya atas keputusan pemerintah dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II. Berikut ulasan selengkapnya:

Budi Hartono Surati Jokowi

Surat yang ditujukkan untuk Presiden Jokowi itu, diunggah oleh akun Instagram Peter Frans Gontha yang juga merupakan pengusaha terkenal di Indonesia. Dikutip dari akun @petergontha, Minggu (13/9), surat tersebut tertanggal 11 September 2020.

Dalam surat tersebut, Budi Hartono menyebutkan jika pilihan pemberlakuan PSBB jilid II tidak tepat. Menurutnya, pemberlakuan PSBB kembali di Jakarta tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi virus Corona di DKI Jakarta.

Budi mengatakan, Jakarta telah memberlakukan PSBB sekian lama tetapi angka positif infeksi virus Covid-19 masih tetap naik. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak pemberlakuan PSBB lagi.

"Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," tulis Budi Hartono.

Memberikan Beberapa Saran

Budi Hartono kemudian memberikan saran bahwa hal yang perlu diperbaiki untuk menahan atau mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, dan di Jakarta pada khususnya adalah dengan penegakan aturan dan pemberlakuan sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal.Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Saran Selajutnya

Saran kedua adalah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat.

Saran ketiga menurut Budi, pemerintah harus melaksanakan tiga hal berupa testing, isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.Sedangkan saran keempat yang disampaikan adalah perekonomian harus tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus terjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat.