Mengingat Kritisnya Fadjroel Rachman di Era Presiden SBY, Kritiknya Keras & Pedas

Merdeka.com - Bagi sebagian orang, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Fadjroel Rachman. Sebelum menjabat sebagai juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel dikenal sebagai aktivis sipil yang vokal dalam mengkritik kinerja pemerintah.

Bisa dibilang, sepak terjangnya sebagai aktivis sudah kenyang makan asam garam. Fadjroel telah memiliki rekam jejak aktivisme sejak era orde baru.

Ia dikenal sebagai aktivis yang vokal dan keras bersuara di era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karenanya banyak pihak yang mempertanyakan ketika dirinya tak lagi kritis di era Jokowi.

Berikut kritikan-kritikan keras nan pedas yang dilontarkan Fadjroel Rachman kepada SBY saat masih berkuasa menjadi presiden RI:

Fadjroel Kembali Jadi Sorotan

Sosok Fadjroel Rachman belakangan ini kembali menjadi sorotan berbarengan dengan banyaknya pihak yang mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo soal 'minta dikritik'. Hal ini dikarenakan, banyak masyarakat mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa harus berurusan dengan polisi. Sebab, masyarakat mengaku takut karena adanya buzzer dan UU ITE yang seolah mengancam kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Sebagai juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia mengatakan, bahwa pemerintah akan tetap melindungi dan menghormati kritik yang disampaikan masyarakat, sepanjang sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundangan.

Menurutnya, jika masyarakat ingin mengkritik melalui media sosial, harus memahami ketentuan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan aturan itu, orang dapat dipidana apabila memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Pernyataan Fadjroel itupun seolah mengingatkan banyak pihak tentang cara Fadjroel mengkritik pemerintah pada era pemerintahan SBY.

Wasekjen Demokrat Beberkan Cara Kritik Fadjroel di Twitter ke SBY

Melansir dari Twitter, Wasekjen partai Demokrat yakni Ossy Dermawan, menyinggung cara kritik Fadjroel Rachman kepada SBY ketika masih menjadi Presiden. Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh Fadjroel itu merupakan contoh kritik bernada fitnah. Namun, tidak pernah dipermasalahkan dengan aparat penegak hukum.

Twitter/@OssyDermawan ©2021 Merdeka.com

"Pemimpin harus mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Kritik rakyat adalah “obat” agar negara dan pemerintah selalu waspada & tidak salah.Ini contoh kritik yang bernada fitnah (“bagi2 uang utk SBY-Boediono”) namun tidak pernah dipermasalahkan aparat penegak hukum saat itu," tulis Ossy Dermawan sambil memperlihatkan cuitan Fadjroel pada tahun 2014 lalu.

Fadjroel Kritik SBY Soal Utang

Twitter/@fadjroeL ©2021 Merdeka.com

Melaui beberapa cuitannya di Twitter, Fadjroel memang terlihat beberapa kali menyampaikan kritiknya terhadap SBY. Salah satunya, ia mengkritik SBY yang saat itu  hendak membeli pesawat kepresidenan sendiri dan mengaitkannya dengan utang pemerintah yang sudah mencapai Rp2.465,45 triliun pada Januari 2014."Prestasi SBY > Utang Luar Negeri RI Capai 264,1 Miliar Dollar AS," tulis Fadjroel.Fadjroel Sebut SBY Cocok Sebagai Bapak NeolibTak ketinggalan, Fadjroel juga mengkritik langkah SBY yang hanya membebastugaskan M Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum Partai Demokrat karena terlibat kasus korupsi wisma atlet.Belum lagi, saat SBY mendapat anugerah sebagai bapak Demokrasi Indonesia, Fadjroel menyebut bahwa pemberian anugerah itu konyol dan oportunis. Sebab, menurutnya SBY banyak menutup mata dengan fakta sesungguhnya yang ada di lapangan soal pengusutan kasus KKN hingga pelanggaran HAM. "Penganugerahan bapak demokrasi ke SBY adalah sangat konyol. Dalam agenda penyelesaian pelanggaran HAM dan KKN, SBY bisa dikatakan gagal. Kalau SBY bapak neolib itu candaan. Tapi SBY memang cocok sebagai bapak neolib," ungkap Fadjroel pada Kamis (2/7/2009).

Fadjroel BLT

Fadjroel juga pernah menyampaikan kritiknya, menganai pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah di era SBY. Fadjroel yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Pedoman Indonesia menilai, BLT di Indonesia dijadikan sekadar sarana mempertahankan kekuasaan. SBY dinilai Fadjroel telah menjadikan dirinya layaknya sinterklas bagi orang miskin yang akan terus dimiskinkan. Menurutnya, di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan seharusnya dihadapi negara dengan cara menjamin hak-hak dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan.