Pesan Menohok Febri Diansyah: Mereka yang Teguh Lawan Korupsi Justru Disingkirkan!
Merdeka.com - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, angkat bicara soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPK.
Menurut Febri, sejumlah pegawai KPK mestinya tak lagi dipertanyakan terkait wawasan kebangsaan yang mereka miliki. Melalui cuitannya di Twitter, ia pun memberikan pesan menohok. Berikut ulasannya:
Komentar Menohok Febri Diansyah
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Twitter/@febridiansyah ©2021 Merdeka.com
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Febri Diansyah memberikan komentar menohok menanggapi isu yang tengah beredar. Menurutnya, yang pantas disebut tak berwawasan kebangsaan itu adalah para koruptor. "Yang tidak berwawasan kebangsaan itu ya koruptor, bukan pemburu koruptor," kata Febri dalam cuitannya.Ia mengatakan, selama ini para koruptorlah yang sudah mengeksploitasi dan mencuri hak-hak rakyat. Dan para pegawai KPK itulah yang selama ini berjuang melawan para koruptor. "Negeri ini dieksploitasi. Dihisap. Hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan seperti apa yang dimiliki koruptor?" tulis Febri."Mereka yang teguh melawan korupsi justru disingkirkan dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Logika," pungkasnya.
Febri Diansyah Sebut Hal Ini Upaya Pelemahan KPK
Di cuitannya yang lain, Febri menyinggung upaya pemberangusan sejumlah pegawai KPK itu sebagai bentuk pelemahan KPK. Orang-Orang dengan kredibilitas tinggi dicurigai sengaja disingkirkan melalui tes dengan dalih wawasan kebangsaan. Menurutnya, jika benar ini semua merupakan hasil dari disahkannya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang semakin melemahkan KPK. "Jika mereka yg bersih dan berjuang membongkar skandal korupsi justru ingin diusir dari lembaga antikorupsi, inilah yg sesungguhnya pantas disebut pembusukan upaya pemberantasan korupsi," kata Febri.
KPK Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan
Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi telah mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Rabu, (5/5) kemarin. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih, Jakarta itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyebut dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, 75 orang dinyatakan tidak lulus.Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Ia memastikan, hingga saat ini, KPK tidak pernah membicarakan sedikitpun soal pemecatan.
©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah
"Saya ingin katakan, sampai hari ini KPK tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada proses pemecatan, KPK juga tidak pernah bicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, KPK juga tidak pernah bicara soal memberhentikan pegawainya. Tidak ada," kata Firli dalam konferensi pers. Sementara itu, nama-nama pegawai yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan itu disebut akan diumumkan secara resmi setelah ada surat keputusan dari Sekjen KPK. (mdk/khu)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yudi berharap salah satu dari mereka bisa terpilih menjadi pimpinan KPK untuk setidaknya memperbaiki KPK dari dalam.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaEmpat mantan pegawai KPK itu mendaftar capim KPK berkaca dari banyak masalah di internal lembaga antirasuah dari segi pimpinan hingga pegawai.
Baca SelengkapnyaKeputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Hasto menyebut pernyataan Megawati soal usulan pembubaran KPK dipelintir.
Baca SelengkapnyaSanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis J. Kristiadi dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta.
Baca SelengkapnyaJohan Budi juga akan mengajukan proses pengunduran diri sebagai kader PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.
Baca SelengkapnyaFirli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca Selengkapnya