Sambil buat Video, Annisa Pohan Ungkap Ada Pihak Mau Geruduk Kantor AHY

Merdeka.com - Usai Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers terkait keputusan Kemenkumham, Rabu (31/3/2021) siang.

Konferensi pers diadakan di Taman Politik, Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh beberapa kader partai kubu AHY. Sebelum acara tersebut digelar, Anissa Pohan menuturkan jika ia sempat mendapat kabar bahwa lokasi konferensi pers itu akan digeruduk oleh sekelompok oknum.

Hal tersebut, disampaikan Annisa dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @annisayudhoyono. Berikut ulasannya:

Anissa Pohan Unggah Video

Instagram/@annisayudhoyono ©2021 Merdeka.com

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Annisa Pohan mengunggah sebuah video berdurasi sekitar 18 menit yang merekam momen ketika AHY melakukan konferensi pers terkait keputusan Kemenkumham soal sengketa kepengurusan partai.

"konferensi Pers AHY. Pemerintah menolak KLB abal-abal KSP @dr_moeldoko," tulis Annisa dalam keterangan unggahannya.

Annisa Sebut Mendengar Kabar Kantor AHY Akan Digeruduk

Selesai lakukan konferensi pers, Annisa kemudian berkeliling untuk merekam suasana kantor DPP Partai Demokrat. Dalam videonya itu, Annisa mengungkapkan bahwa beberapa jam sebelum dilaksanakannya konferensi, ia sempat mendengar kabar kantor tersebut akan digeruduk oleh oknum tertentu. "Kemarin dapat kabar kalau ada yang mau geruduk kantor sebelum pengumuman hari ini. Tapi Alhamdulillah hari ini keputusannya menyatakan KLB abal-abal Deli Serdang tidak sah dan ditolak permohonannya," kata Annisa Pohan dalam video.

Instagram/@annisayudhoyono ©2021 Merdeka.com

Untungnya, Annisa mengatakan acara pada hari itu bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ia juga mengucapkan terima kasih sekaligus memohon doa dan dukungan dari masyarakat untuk suaminya dan partai Demokrat.  "Mohon doanya Partai Demokrat bisa selalu memenuhi harapan rakyat karena perjuangan demokrat itu adalah harapan rakyat. Jadi ketua umum yang sah mas Agus. Minta doanya semoga amanah. Mohon doanya karena ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari segalanya. Terima kasih atas doa-doanya," pungkas Annisa.

AHY Bersyukur KLB Deli Serdang Ditolak

Instagram/@annisayudhoyono ©2021 Merdeka.com

Menanggapi keputusan dari Kemenkumham,  Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bersyukur kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang ditolak pemerintah. Dia kembali menegaskan, pengurus Demokrat yang sah adalah hasil Kongres Demokrat tahun 2020 di bawah kepemimpinannya dan disahkan negara."Atas nama segenap pimpinan pengurus kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan institusional ini," kata AHY dalam konferensi pers.

Kemenkumham Tolak Sahkan Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang kubu Moeldoko. Sebab, disebutkan dalam proses verifikasi pertama ada beberapa kelengkapan persyaratan yang belum memenuhi syarat."Pada pokoknya menyampaikan permohonan hasil KLB di Deli Serdang Sumatera Utara 5 maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kemenkum HAM surat nomor AHU.UM.01.01-82 pada intinya, kepada penyelenggaran KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan," kata Yasonna di Kantornya Kemenkum HAM, Rabu (31/3).Sementara itu, pemerintah memberikan waktu 7 hari untuk melengkapi berkas kepengurusan yang kurang. Demokrat Kubu Moeldoko Tetap Optimis

©2021 Merdeka.com

Sementara itu, Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Partai Demokrat kubu Kongres Luar biasa (KLB), Saiful Huda menanggapi santai ditolaknya pendaftaran kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, pertarungan sesungguhnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)."Mau diterima ataupun ditolak, sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai. Sebab pokok penuntasan persoalan ini bukanlah di Kementerian Hukum dan HAM, melainkan di Pengadilan (PTUN)," ungkap Saiful .Saiful juga mengatakan, bahwa apabila Partai Demokrat kubu AHY nantinya menang di PTUN, pihaknya akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan. (mdk/khu)