Surat Terbuka Minta Jokowi Sikat Pungli Pembuatan SIM, Pembuat Harap Tak Ditangkap

Merdeka.com - Seorang pria melalui akun Twitter @emerson_yuntho berbagi surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pria dengan sebutan Buya Eson tersebut menyoroti sistem yang berlaku di Samsat hingga Satpas.

Praktik pungutan liar (pungli) serta suap masih menjadi budaya yang tak asing lagi. Ia menuntut Jokowi beserta menteri hingga Kapolri turut mengusut tuntas.

Satu permintaan, ia berharap tak diciduk setelah melayangkan surat terbuka. Berikut ulasan selengkapnya.

Kirim Surat Terbuka

Beberapa waktu lalu, seorang pria melalui akun Twitter miliknya mengunggah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo, tembusan langsung kepada Menkopolhukam Mahfud MD serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit.

Sistem administrasi milik Samsat hingga Satpas menurutnya masih terjerat dari praktik para oknum tak bertanggung jawab. Alhasil, pungli hingga calo masih berkeliaran bebas.

"Dengan hormat, Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Administrasi SIM (Satpas) yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan," ungkapnya.

"Warga juga mengeluhkan ujian teori yang tidak transparan dan ujian praktik perolehan SIM yang dinilai tidak masuk akal. Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rosi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia," tambahnya.

Praktik maladministrasi tersebut seolah menjadi hal yang terhindarkan. Akibatnya, warga mau tak mau menjadi korban dari rusaknya sistem administrasi dengan membayar gratifikasi.

"Akibat sulit prosedur mendapatkan SIM, survei sederhana menunjukkan bahwa 3 dari 4 warga Indonesia (75 persen) -baik sengaja atau terpaksa- memperoleh SIM dengan cara yang tidak wajar," lanjutnya.

Minta Menteri & Kapolri Mengusut

Baginya, solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini belum sepenuhnya maksimal hingga mampu menghentikan maladministrasi.

Menteri Polhukam Mahfud MD hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit dimintanya langsung turun tangan melibas para oknum yang bertindak sewenang-wenang.

"Kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membenahi Samsat dan Satpas secara extra ordinary dan tidak dengan cara biasa-biasa yang telah terbukti gagal. Bapak Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi di kemudian hari," tulisnya.

Harap Tak Diciduk

Di akhir surat, pria yang diketahui merupakan seorang mahasiswa Program Doktor Honoris Causa di Monas University tersebut berharap tak dipanggil pihak kepolisian. Menurutnya, surat terbuka merupakan jalan baik guna menyampaikan keluh kesahnya saat ini.

Twitter @emerson_yuntho ©2021 Merdeka.com

"Terakhir, saya menyampaikan keluhan dan permintaan ini melalui surat-surat bukan lewat mural atau poster - mohon tidak dilakukan penangkapan atau pemeriksaan terkait pengiriman surat ini. Hormat kami, Emerson Yuntho," pungkasnya.

"Dari surat ini sebenarnya muncul harapan, sudahlah stop praktik-praktik kotor di layanan publik -Samsat dan Satpas- saatnya kita perbaiki ke depan. Kita juga mau melawan mitos, bahwa pungli dan calo di Samsat dan Satpas ini mustahil dibenahi karena sudah turun menurun dan mendarah daging," cuitnya. (mdk/mta)