Suryo Prabowo, Pensiunan Jenderal TNI Pernah Ngamuk Masuk Daftar Hitam di Singapura

Merdeka.com - Menhan Prabowo Subianto melantik pejabat tim pelaksanaan dan tim ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada Senin (14/12/2020). Salah satunya adalah Letjen TNI (Purn) Y Suryo Prabowo yang akan menjadi Kepala Sekretariat KKIP.

Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor: KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP. Pelantikan ini dihadiri pula oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana serta sejumlah Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan.

"Saya mengucapkan selamat dan terimakasih atas bersedianya saudara–saudara untuk mengabdi dan berbakti di komite ini. Untuk bersama-sama menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pengembangan dan pembangunan industri pertahanan," kata Prabowo usai melantik di Ruang Hening Gedung Soedirman Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (14/12) kemarin.

Komite yang Mewakili Pemerintah

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Humas Setjen Kemhan) Brigjen TNI IE Djoko Purwanto menjelaskan, KKIP merupakan komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional. Selain itu juga dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi serta evaluasi Industri Pertahanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP mempunyai visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam). Di mana alat tersebut didukung oleh industri pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul. Dia juga menjelaskan industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Tim Sukses Prabowo

Diketahui sebelumnya Suryo Prabowo merupakan salah satu tim sukses Prabowo Subianto. Khususnya pada kampanye Pilpres 2019 lalu. Tak hanya itu, Suryo Prabowo juga pernah ditunjuk oleh Menhan menjadi penasehat.

©2020 Merdeka.com/Instagram @prabowo

Kini Suryo Prabowo kembali ditunjuk oleh Prabowo Subianto. Adapun jabatan yang diterimanya saat ini adalah sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP.

Masuk Daftar Hitam

Mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan pada tahun 2016. Dirinya masuk ke dalam daftar hitam di kantor imigrasi Singapura saat melakukan transit di Bandara Changi, Singapura, Rabu (17/7/2016). Hal ini tentu membuat Suryo geram, sebab dia merasa diperlakukan seperti penjahat.Apalagi saat Suryo Prabowo mengetahui alasan pihak imigrasi Singapura mem-blacklist dirinya itu sangat tidak jelas. Dia diinterogasi selama satu jam, dicecar sejumlah pertanyaan terkait hubungannya dengan Indra M, orang yang tak dikenalnya itu.Suryo mengaku tidak terima dimasukkan dalam daftar hitam oleh imigrasi Singapura. Kemudian Suryo meminta pemerintah Singapura untuk meminta maaf kepadanya."Tuntutan saya pemerintah Singapura minta maaf bukan hanya penjelasan. Berhenti menunjukkan sikap permusuhan dengan bangsa Indonesia," tegasnya.

Pemerintah RI Harus Melindungi Martabat Bangsa

Suryo lebih lanjut meminta pemerintah Indonesia untuk mampu melindungi martabat bangsa di luar negeri sekecil apa pun dan tanpa melihat status atau profesinya. Mantan Pangdam Jaya ini juga mendorong adanya sistem pendampingan bagi setiap WNI.

©2014 Merdeka.com

"Khusus KBRI Singapura harus bisa membuat sistem pendampingan pada setiap WNI saat dipermainkan imigrasi Singapura. Jangan bisanya cuma menyampaikan penjelasan Singapura," tandasnya.

Klarifikasi KBRI Singapura

Atas kejadian itu, Kementerian Luar Negeri langsung merespons dengan cepat tindakan Singapura memasukkan nama Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo dalam daftar hitam imigrasi. Akan tetapi saat dikonfirmasi, pihak Singapura berdalih pemeriksaan seperti itu memang dilakukan secara rutin."Pihak imigrasi menyampaikan bahwa itu pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh imigrasi karena ada nama yang sama (common names)," terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir.Pihak KBRI juga telah meminta penjelasan kepada pihak Imigrasi Singapura atas kejadian tersebut. "Tidak ada black list karena setelah ditanya, ternyata identitas berbeda sehingga sudah clear dan bersangkutan bisa melanjutkan perjalanan," tutup Arrmanatha. (mdk/tan)