Usai RUU Cipta Kerja Disahkan, Bermunculan Iklan Jual Gedung DPR

Merdeka.com - Rancangan Undang–undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang resmi disahkan DPR melalui rapat Paripurna, pada Senin (5/10) lalu. Pengesahan RUU mendapat penolakan keras dari sebagian masyarakat, khususnya buruh.

Para buruh dan juga mahasiswa di berbagai kota melakukan aksi demontrasi bentuk penolakan dan kekecewaan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Tak hanya itu, bentuk kekecewaan masyarakat juga banyak disampaikan melalui media sosial.

Hingga yang paling unik, bermunculan iklan menjual Gedung DPR RI dengan harga yang sangat murah, di platform aplikasi jual-beli online.

Penasaran dengan iklan tersebut dan alasan mereka melayangkan harga murah? Simak informasinya berikut ini.

9 Poin Alasan Penolakan RUU Ciptaker

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU Cipta Kerja disahkan. Ada 9 poin yang disinyalir akan merugikan rakyat kecil berdasar penolakan dari Fraksi PKS:

Pertama, RUU Ciptaker dinilai memuat substansi liberalisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta.

Kedua, sependapat dengan Partai Demokrat, PKS menilai RUU Ciptaker merugikan pekerja atau buruh Indonesia dan lebih menguntungkan pengusaha.

Ketiga, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Keempat, RUU Cipta kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi pendidikan.

Kelima, pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI) berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum.

Keenam, mengenai impor komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, termasuk pembukaan akses bagi kapal berbendera asing.

Ketujuh, RUU Cipta Kerja memberikan kesempatan besar pada tenaga kerja asing dan penanam modal asing. Daripada memberi kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi di Indonesia.

Kedelapan, PKS sangat menyayangkan, RUU Cipta kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah. Namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum.

Kesembilan, soal kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing. Menyayangkan karena masalah kepemilikan bank terkait modal perbankan, dengan penentuan kesehatan modal sebaiknya diberikan kepada OJK.

Publik Figur Ada yang Pro dan Kontra

Sebagian public figure saling mengunggah potret, serta cuitan di berbagai media sosial sebagai bentuk respon pada RUU Cipta Kerja.

Sebagian ada yang mendukung hasil rapat para anggota DPR RI tersebut, seperti Lutfi Agizal, Krisdayanti, Gritte Agatha, Gofar Hilman, dan masih ada deretan yang lain.

Sedangkan seorang public figure yang terang-terangan menyindir. Hingga cuitannya di Twiiter menuai berbagai komentar dari warganet, yakni Ernest Prakasa.

©2020 Merdeka.com

"Apalah kita ini bagi para pemimpin nan mulia, selain deretan angka. Angka korban pandemi, angka pengangguran, angka pemilih para kandidat. Angka dan angka dan angka. Tanpa jiwa, tanpa suara," tulis Ernest.

"BTW sori nih bukannya mau belain DPR, tapi jangan lupa kalau UU ini gak akan tembus tanpa koleb sama pemerintah. Dua kekuatan besar bersatu, semacam koleb yutub Raffi Ahmad - Atta Halilintar," tulis Ernest Prakasa.

Iklan Jual Gedung DPR RI

©2020 Merdeka.com

Usai RUU Ciptaker disahkan, ternyata bentuk demo secara halus yang dilakukan oleh sebagian penggiat UMKM ialah menjual Gedung DPR RI. Hal itu bentuk protes dan menyampaikan rasa kecewa

Ditemukan beberapa potret iklan gedung DPR dengan harga yang sangat murah, dari Rp 1.000 hingga yang termahal, mencapai Rp 99.000 saja.

Iklan ini terpampang di berbagai laman situs jual-beli online, seperti Shopee dan Tokopedia. Sayangnya sebagian dari toko ini segera menghapus. Disinyalir ada kekhawatiran tersendiri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menanggapi satire yang dilakukan sejumlah orang untuk menjual Gedung DPR RI di beberapa marketplace online. Menurut dia, candaan itu merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses pendewasaan dalam demokrasi.

"Ya enggak apa-apalah itu hak, hal-hal semacam itu bagian dari proses pendewasaan kita-lah," kata Iskandar dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10).

Meski demikian, ia tetap meminta agar polisi menindak tegas para pelaku satire tersebut.

"Itu urusan Kementerian Keuangan sama yang bersangkutan urusan kepolisian, menurut saya polisi juga harus menindak tegas. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak perlu dipakai," ucapnya.

Alasan Jual Gedung DPR RI

Pihak merdeka segera menghubungi beberapa akun toko yang menjual Gedung DPR RI. Sebagian besar dari mereka mengaku iseng, sebagai bentuk kecewa. Apalagi para penggiat UMKM sebagian memilih menjual hasil dagangannya di aplikasi online. Guna mempermudah transaksi.

©2020 Merdeka.com

"Iseng aja sih dan kritik untuk DPR juga. Kerjanya dibayar Rakyat tapi nyusahin Rakyat," tulis akun toko fxxtory.

"Iseng doang. Orang-orang yang chat saya juga sudah tahu kok kalau ini iseng-iseng," jawab akun mr.sultan29.

Mengaku Tak Butuh DPR RI

©2020 Merdeka.com

Di sisi lain, alasan toko ini menjual gedung DPR karena merasa sudah tidak butuh lagi. Keberadaan para wakil rakyat dinilai kurang memerhatikan kondisi rakyat menengah ke bawah. Sayangnya satu akun dari Tokopedia, sudah menghapus iklannya dan tidak bisa dihubungi.

"Singkat saja, kita tidak butuh perwakilan rakyat," balas akun muhsyahrulss.

Berbagai cara dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk menggaungkan keluhan atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Baik dari cara yang halus, unik, hingga ppengrusakan di ajang demo.

Tanggapan Sekjen DPR soal Beredar 'Jual Murah Gedung DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menanggapi satire yang dilakukan sejumlah orang untuk menjual Gedung DPR RI di beberapa marketplace online. Menurutnya, candaan tersebut adalah hal wajar dan bagian dari proses pendewasaan demokrasi.

"Ya enggak apa-apalah itu hak, hal-hal semacam itu bagian dari proses pendewasaan kita-lah," kata Iskandar dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10).

Kendati demikian, dia tetap meminta supaya polisi menindak tegas para pelaku satire tersebut.

"Itu urusan Kementerian Keuangan sama yang bersangkutan urusan kepolisian, menurut saya polisi juga harus menindak tegas. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak perlu dipakai," ujarnya.

Berdasar pantauan Tekno Liputan6.com, Rabu (7/10), unggahan produk jualan satire ini ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak.

Menurut Indra, jika ada satire seperti itu, maka yang berwenang menindaklanjuti ialah Kementerian Keuangan, serta pihak kepolisian. Mengingat Gedung DPR RI merupakan milik Kementerian Keuangan RI.

"Joke DPR dijual kan enggak tahu maksudnya apa, jadi kawan-kawan tanya saja sama yang jual maksudnya apa," jelas Indra.

©2020 Merdeka.com

Sejumlah layanan e-commerce terpantau beberapa seller secara gamblang menjual gedung DPR beserta isinya.

Di Shopee misalnya, penjual dengan nama akun azizwr_02 menjual gedung DPR seharga Rp 10.000 dengan keterangan "Jual Murah Gedung DPR dan Isinya".

Kemudian, di Tokopedia penjual dengan nama 'Warteg Pisau' menawarkan gedung DPR seharga Rp 100.000 dengan keterangan "Dijual Gedung DPR Beserta Anggotanya".

Lalu di Bukalapak, Excelency Store menawarkan "Big Sale Gedung DPR" seharga Rp 123 juta. Ia pun mencantumkan deskripsi bahwa produk ini ready stock.

"Harga Paling Murah se-Bukalapak. Di dalemnya ada banyak jenis tikus dari albino sampai elostoderma bisa diternak," tulis Excelency Store. (mdk/kur)