Viral Pernyataan Bupati Banyumas, Minta KPK Panggil Dulu Kepala Daerah yang di OTT

Merdeka.com - Pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein, yang meminta KPK tak buru-buru melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada kepala daerah menuai kontroversi.

Cuplikan video singkat yang merekam momen saat Husein meminta KPK untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap kepala daerah yang akan di OTT pun ramai jadi perbincangan di media sosial.

Pernyataan itu disebut disampaikan langsung oleh Husein di acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Semarang, yang juga dihadiri ketua KPK Firli Bahuri. Simak ulasannya:

Viral Video Bupati Banyumas

Foto: Twitter/Instagram ©2021 Merdeka.com

Cuplikan video yang merekam pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein soal OTT KPK itu mendadak ramai jadi perbincangan di media sosial.

Dalam video itu, Husein meminta jika KPK menemukan kepala daerah membuat kesalahan tidak langsung dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), tetapi lebih baik memanggilnya terlebih dahulu.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu," kata Husein dalam video, mengutip dari cuitan di akun Twitter @cobeh2021

"Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak," tambahnya.

Ramai Jadi Perbincangan

Cuplikan video yang merekam pernyataan Achmad Husein itupun langsung menuai kontroversi dan mendapat beragam respon dari warganet.  Banyak yang mempertentangkan pernyataan Husein karena dinilai justru mendukung tindak korupsi."Lah ini gimana sih kok mau OTT malah dipanggil dulu," kata @lambe***"K: anda diduga korupsi, permisi boleh saya menangkap anda. T: aduh mf pak saya khilaf, janji akan berubah k: oiy udah klo gitu,kok lucu," kata @fay***"Pokoknya korupai aja sebanyak banyaknya.nanti klo ada laporan dan diperiksa kan tinggal bilang..saya mau berubah, masa gitu sih?," ungkap @kai***

Mohon Kepada KPKSebelum OTT(Operasi Tangkap Tangan)Kami Dipanggil Dahulu,Kalau Ternyata Mau Berubah,Ya Sudah Lepas Gitu Lho.- Bupati Banyumas Ahmad Husein..Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi TerintegrasiSemarang Kamis (11/11/2021) pic.twitter.com/FrY0mS79HC

Klarifikasi Bupati Banyumas

Foto: Instagram/@ir_achmadhusein ©2021 Merdeka.com

Setelah pernyataannya menuai kontroversi, melalui unggahan di Instagram pribadinya, Achmad Husein pun menuliskan klarifikasinya.

Dalam unggahannya, ia mengawali pernyataannya dengan mengatakan jika video yang beredar hanya menampilkan cuplikan yang tidak lengkap.

Sehingga, ia meminta agar dirinya tak divonis secara tergesa-gesa berdasarkan video itu. Menurutnya, ada makna yang ingin dia sampaikan dari pernyataannya. "Diadakan oleh korsupgah-koordinasi supervisi pencegahan. Bukan penindakan, yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan,salah satunya tentang OTT," kata Husein di akun Instagram @ir_achmadhusein. "Dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya. Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja,sehingga diteruskan," tulisnya.

Sampaikan Maksud Sebenarnya

Foto: Instagram ©2021 Merdeka.com

Menurut Husein, kepala daerah yang akan di OTT lebih baik diingatkan terlebih dahulu dan diminta untuk ganti rugi lima kali lipat. "Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu lima kali lipat. Sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi," tulisnya.Husein melanjutkan, jika nanti ternyata kepala daerah itu berbuat korupsi lagi, barulah KPK bisa melakukan OTT."Dihukum tiga kali lipat silakan, atau hukum mati sekalian juga bisa," kata Husein."Sekali lagi ini ranah diskusi pencegahan bukan penindakan. Cuplikan videonya tidak lengkap. Tapi kalau mau OTT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90 persen akan kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari sebegitu banyak tanggungjawab yang diembannya mulai dari Presiden sampai dengan Kades pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda-beda," pungkasnya.Setelah ditelusuri kembali, klarifikasi yang disampaikan Husein tersebut tampaknya sudah di hapus dari laman Instagram pribadinya, @ir_achmadhusein. (mdk/khu)