1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lakukan Reshuffle dan Perbaikan Komunikasi

Merdeka.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah memberikan dua catatan penting atas kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama, mendorong Jokowi tegas melakukan reshuffle kabinet terhadap kinerja pembantunya yang dinilai gagal dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kinerja yang buruk para menteri atas pandemi Covid-19 sayangnya tidak cepat disadari oleh Jokowi, terbukti hingga saat ini Jokowi tidak melakukan reshuffle. Sementara, saya kira masyarakat mengharapkan segera ada perubahan," ujar dia ketika dihubungi Merdeka.com, Rabu (21/10).

Menurutnya hal ini tercermin dari lemahnya koordinasi dan sinergi antar menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 yang kian membahayakan sektor kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Padahal dalam berbagai kesempatan Jokowi kerap menekankan pembantunya agar mempunyai 'sense of crisis'.

"Hanya beberapa menteri yang terlihat hadir ditengah masyarakat yang sedang susah menghadapi pandemi. Sementara banyak menteri yang sepertinya tidak dikenal dan sudah dilupakan oleh masyarakat Karena tidak pernah muncul ditengah pandemi. Sementara mereka seharusnya ada dijajaran terdepan dalam setiap upaya menanggulangi pandemi dan dampaknya", terangnya.

Catatan kedua, yakni buruknya komunikasi politik dalam Pemerintahan Jokowi di periode kedua. Terutama dalam menyukapi polemik atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.

Perbaikan Komunikasi

Padahal, sambung Piter, regulasi anyar itu dinilai mempunyai spirit positif untuk perbaikan ekonomi nasional. Akan tetapi, pemerintah dinilai tidak mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan secara utuh meningingat rendahnya kemampuan komunikasi politik.

"Terkait penerbitan UU Cipta Kerja, saya kira menunjukkan hal Itu. UU Cipta Kerja saya yakin didasarkan oleh sebuah niat yg baik. Isinya juga cukup baik. Tetapi silakukan dengan proses yg tidak cukup baik dan diperburuk oleh komunikasi yang tidak terencana baik," paparnya.

Oleh karena itu, Piter meminta Pemerintahan Jokowi segera melakukan evaluasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan yang di respon negatif oleh publik. Khususnya terkait penanganan pandemi dan pola komunikasi politik yang lebih elok.

"Saya menyarankan Pak Jokowi memperbaiki semua nya ini disisa masa pemerintahannya. Termasuk penanganan pandemi dan pola komunikasi yang handal," tandasnya.

KSP Sebut Presiden Jokowi Tak Pernah Abaikan Janji

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan satu tahun pertama menjabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10). Laporan tersebut diberikan untuk memperlihatkan capaian program pemerintah sesuai dengan visi-misi.

"Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dalam halaman KSP.go.id, Selasa (20/10).

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan. Serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Kemudian dalam laman tersebut dijelaskan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menepati janji.

"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi," sambungnya.

Kemudian, Moeldoko juga menjelaskan Jokowi tidak pernah mengabaikan janji. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi tersendat, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kata dia tetap mewujudkan lima arahan strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil dan makmur.

"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi," ungka Moeldoko.

Isi laporan tahunan yang diunggah di ksp.go.id :

https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/10/LAPORAN-1-TAHUN.pdf