10 Hari beroperasi, online single submission telah layani izin usaha 982 investor
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat sebanyak 982 investor telah mengantongi izin usaha yang dikeluarkan pemerintah melalui sistem perizinan terpadu secara online atau online single submission (OSS). Jumlah tersebut terhitung mulai awal peluncuran OSS pada 9 Juli sampai 19 Juli 2018.
Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan izin usaha paling banyak dikeluarkan pemerintah pada 17 Juli 2018 yaitu sekitar 210 perizinan. Antusiasme investor dinilai cukup tinggi dalam mengikuti pendaftaran usaha dengan OSS ini.
Namun demikian, dalam pelaksanaan OSS masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya masih diperlukan berbagai penyesuaian dari Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaannya.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
Apa yang Menko Airlangga sampaikan tentang start-up Indonesia? Pada simposium tersebut Menko Airlangga menyampaikan bahwa jumlah start-up di Indonesia merupakan ketiga terbesar di Asia.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
"Dari awal kita sadar betul ini akan merombak dan mereform semuanya dan dalam pelaksanaanya ada sedikit resistensi dan perlu penjelasan," ujar Susi saat berbincang dengan media di Kantornya, Jakarta, Jumat (20/7).
Beberapa kendala yang dihadapi oleh dalam masa pelaksanaan awal OSS lebih kepada integrasi data antar kementerian lembaga pada saat registrasi. Pada saat registrasi, data investor terlebih dulu akan diintegrasikan kepada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Setelah data mendapatkan validasi di Dukcapil akan dilanjutkan pada validasi di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Tahap terakhir yaitu data investor divalidasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
"Di awal cukup rumit karena data di awal harus konfirm dari tiga titik tadi. Misalnya, begitu masukan NIK tidak terbaca, karena di Dukcapil sangat detail sekali, perbedaan penulisan huruf kecil besar serta spasi tidak terbaca," jelas Susi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.
Baca SelengkapnyaSistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Kementerian Investasi/BKPM tetap waspada dan mengawal gangguan yang mungkin terjadi.
Baca SelengkapnyaBadan Otorita IKN perlu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan investasi di IKN satu per satu.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaPada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.
Baca SelengkapnyaDari nominal tersebut, salah satunya berasal penggalangan dana dari penawaran saham perdana mencapai Rp4,39 triliun.
Baca SelengkapnyaOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menerima 305 surat pernyataan minat untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaTerdapat 8 proses yang perlu dilalui oleh investor sebelum memulai berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaLayanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.
Baca SelengkapnyaUU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya