100 Hari kerja kabinet Jokowi tak mampu bawa Rupiah bergairah
Merdeka.com - Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu, pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Indonesia selama 100 hari.
Di bidang ekonomi, utamanya pasar modal, kinerja duet negarawan tersebut dinilai belum terlihat. Malah, terpuruk dari sisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD).
Head of Research Woori Korindo Securities Indonesia (WKSI), Reza Priyambada menilai, selama 100 hari di bawah pemerintahan Jokowi-JK, kondisi nilai tukar Rupiah tersungkur cukup dalam. "Yang aku concern tentang Rupiah nih yang belum ada tanda-tanda kehidupan," tutur Reza kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (20/1).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang mendampingi Presiden Jokowi di forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
-
Bagaimana Prabowo menilai kinerja Kabinet? Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.'Saya kira tidak terpaku waktu ya (evaluasi kabinet). Saya tanamkan rasa tanggung jawab, saya menggugah cinta Tanah Air. Kalau orang itu cinta Tanah Air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik,' ujarnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
Wakil Presiden Jusuf Kalla selalu mengatakan bahwa kondisi terpuruknya Rupiah terhadap USD adalah baik untuk meningkatkan ekspor. Namun, Reza berpendapat, hal itu benar apabila Indonesia memiliki barang-barang manufaktur kualitas ekspor yang tidak bisa disaingi negara-negara lain.
"Kalau (ekspor) kita kan lebih banyak dari komoditas. Jadi kalau pemerintah bilang bagus untuk ekspor, ekspor yang mana?" ucap Reza.
Technical Analyst PT Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya berpendapat lain. Menurutnya, meski belum signifikan, namun, beberapa kebijakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menjaga stabilnya kondisi pasar modal.
Ke depan, William berharap, pemerintah mampu lebih banyak menarik investor untuk masuk ke pasar modal Indonesia. "Perlunya peningkatan daya tarik pasmod kita supaya capital inflow bisa lebih bergairah lagi di tahun ini," tutur William.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaJokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaTarget 8 persen baru bisa terwujud selama Prabowo menjabat sebagai presiden 5 tahun.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, realisasi investasi tak sejalan dengan penurunan angka pengangguran.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaSelanjutnya, ada aspek daya beli masyarakat yang terus menerus menurun dari waktu ke waktu. Menurutnya, ini ada pengaruh dari ketatnya kebijakan fiskal.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya