101 Bidang lahan siap dibebaskan untuk konstruksi proyek MRT Jakarta
Merdeka.com - Proses pengerjaan proyek MRT tahap pembangunan fisik telah berjalan 62 persen. Salah satu, permasalahan pembangunan moda transportasi massal ini yakni pembebasan lahan.
Direktur Konstruksi PT MRT, Silvia Halim mengatakan hingga kini sudah ada 101 bidang bangunan yang dapat dibebaskan oleh pemilik lahan.
"Jadi ada pertambahan dari yang sebelumnya kalau. Dari 134 sudah ada 101 yang setuju tinggal 33 yang masuk konsinyasi (ke Pengadilan)," ujar Silvia saat ditemui di Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).
-
Bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan sertifikat lahan? Mekanisme permohonan TORA diawali dari pendataan oleh masing-masing desa, pemasangan pal batas, dan dilanjutkan penerbitan SK Biru oleh Presiden Jokowi.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Kapan warga Banyuwangi menerima sertifikat lahan? Ipuk sendiri telah memberangkatkan 680 keluarga perwakilan penerima SK TORA dari Banyuwangi menuju Jakarta untuk menerima langsung manfaat program tersebut dari Presiden Jokowi di Gelora Bung Karno yang dijadwalkan bakal dilaksanakan pada hari ini, 18 September 2023.
-
Dimana tempat mengurus sertifikat tanah? Anda dapat mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan membawa seluruh dokumen dan syarat yang berlaku.
-
Di mana eksekusi lahan terjadi? Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan 1 hektare dan ruko enam pintu di Jalan Baru, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/12).
-
Kenapa pembebasan lahan IKN dipercepat? 'Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,' kata Alimuddin di Penajam, Sabtu.
Saat ini, kata Silvia, warga yang setuju dengan pembebasan lahan tersebut tengah menjalani proses pencocokan dokumen sertifikat di Badan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bila dokumen milik warga tersebut cocok dengan yang ada di BPN maka langsung ke proses pembayaran.
"Hari ini warga telah dipanggil oleh BPN untuk menyelesaikan proses mencocokkan dokumen antara yang dimiliki warga dengan yang resmi dari BPN. Kalau sudah oke besok tinggal pembayarannya," jelasnya.
Silvia menambahkan pembayaran pembebasan lahan bukan menjadi domainnya. Melainkan, Pemda DKI dan BPN sebagai tim pelaksana. "Kalau pembayaran kan itu antara pemda DKI dan BPN, mereka tim pelaksana untuk itu," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono mengatakan masih ada 33 bangunan yang belum rampung masalah pembebasan. Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum maka pembebasan lahan akan dolakukan proses konsinyasi di Pengadilan Negeri.
"Jadi tinggal sisanya 30-an (lahan bangunan), itu sesuai ketentuan yang berlaku, dari UU No 2 tahun 2012 bisa dikonsinyasi. Jadi targetnya demikian," kata Agung.
Hingga kini, aspek pembangunan konstruksi juga telah mencapai 62 persen. Targetnya bila tak ada lagi permasalahan dengan pembebasan lahan maka proyek pembangunan MRT ini akan selesai pada pertengahan tahun 2018. Sehingga, pada Februari 2019 MRT siap beroperasi di Jakarta.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mei 2024 ini akan dilakukan pembangunan fisik normalisasi Ciliwung sepanjang 265 meter pada segmen Cililitan.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca SelengkapnyaTim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaHal ini dikonfirmasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca SelengkapnyaMasyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaEfek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca SelengkapnyaSelain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.
Baca Selengkapnya