14 kawasan industri jadi percontohan layanan kemudahan investasi
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan dua layanan kemudahan investasi sektor infrastruktur. Dua kemudahan layanan ini berupa Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan peningkatan izin investasi 3 jam untuk sektor infrastruktur.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan program KLIK merupakan kemudahan diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan berinvestasi pada kawasan industri tertentu.
"Tercatat 14 kawasan industri di enam provinsi dan 9 kabupaten dan kota telah ditetapkan untuk mengimplementasikan layanan dengan lahan efektif 10.022 hektar dari lahan efektif 10.154 hektar ini," kata Franky di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (22/2).
-
Apa yang ditemukan di Kawasan Industri Batang? Pada tahun 2019, seorang arkeolog asal Prancis bernama Veronique de Groot menemukan sebuah situs diduga candi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Batang.
-
Dimana pabrik itu akan dibangun? Arkeolog di Jepang menemukan timbunan sekitar 100.000 koin di Kota Maebashi, sekitar 100 kilometer barat laut Tokyo.
-
Di mana kawasan potensial untuk investasi di Jakarta? Dia bilang, jika IKN benar-benar menjadi ibu kota, maka kawasan sekitar Monas, Masjid Istiqlal dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) direncanakan menjadi area potensial untuk investasi dan perubahan peruntukan menjadi wilayah komersial.
-
Apa yang dihasilkan dari lahan pertanian produktif? Kelompok Wanita Tani (KWT) D'Shafa mampu mendapatkan tambahan penghasilan setelah berhasil mengubah tempat penampungan sampah menjadi lahan pertanian produktif.
-
Dimana Kementan lakukan optimasi lahan? Kick off ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
-
Di mana Pertamina Hulu Rokan membangun lahan basah? PHR telah membangun lahan basah buatan seluas 5.000 m2 di salah satu wilayah kerja Blok Rokan.
Fasilitas ini diberikan untuk perusahaan yang investasi langsung pada sektor konstruksi. Namun, kata Franky, sebelum mendapatkan fasilitas ini, investor harus sudah memperoleh izin investasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat di BKPM atau PTSP daerah.
"Secara pararel, perusahaan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan, serta izin pelaksanaan lainnya, Izin pelaksanaan tersebut diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersil," jelas dia.
Program pemerintah ini dapat digunakan pada semua investor karena mensyaratkan batasan minimal investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di kawasan industri yang ditetapkan pemerintah.
BKPM sendiri menggandeng beberapa stakeholder terkait dengan program 'karpet merah' tersebut. Diantaranya, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah, Gubernur Banten dan Kapolda Banten, Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat, serta beberapa wilayah serta 14 kawasan industri yang telah melaksanakan instruksi fasilitas kemudahan ini.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung senilai Rp1.134,9 triliun.
Baca SelengkapnyaBanyak investor yang berminat untuk berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu Batang
Baca SelengkapnyaKEK ini mulai dikembangkan sejak tahun 2009 dan konsep dasar dari pengembangan KEK ini adalah bottom-up.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal
Baca SelengkapnyaProyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaJawa Barat dinilai bisa menjadi wilayah alternatif bagi para investor asing.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, realisasi investasi pada kepemimpinan 10 tahun Presiden Jokowi berdampak pada penciptaan 13,8 juta lapangan kerja.
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi memainkan peranan penting dalam mendongkrak investasi.
Baca SelengkapnyaAngka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam beberapa waktu ke depan, akan ada sejumlah perusahaan yang mulai beroperasi.
Baca SelengkapnyaSalah satunya adalah wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi yang memiliki KEK terbanyak di Indonesia.
Baca Selengkapnya