Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

15 September, Menteri Yuddy serahkan usulan 28 lembaga untuk dihapus

15 September, Menteri Yuddy serahkan usulan 28 lembaga untuk dihapus Jokowi bagi-bagi sembako di Menteng Dalam. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pastikan siap menghapus sebagian lembaga negara non struktural. Sebanyak 28 lembaga terpilih untuk dihapuskan sudah siap diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi segera menyerahkan daftar nama lembaga non struktural pada 15 September 2015, kepada Presiden Jokowi. Ini dipastikan setelah pihaknya melakukan evaluasi.

"28 lembaga, kita tunggu tanggal 15 september berapa yang dibubarkan," kata Yuddy di Bandung, Sabtu (12/9).

Upaya itu dilakukan guna penghematan anggaran negara. Namun dalam prosesnya nanti, Menteri Yuddy menyebut tidak semua lembaga itu dihapus, ada juga yang dilebur atau digabung.

"Nantinya ada yang dilebur, digabungkan dan dihapus dari lembaga yang sifatnya sementara itu," terangnya.

Penghapusan lembaga itu dianggap Presiden Jokowi tidak efisien. Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, presiden menjelaskan, bukan tanpa sebab menghapus atau melebur sejumlah lembaga. Lembaga yang akan dihapus karena menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah.

"Intinya bahwa presiden sangat berkeinginan dalam kondisi yang seperti ini lembaga-lembaga negara yang jadi beban APBN dan pemerintah, sudah waktunya untuk dipikirkan kembali untuk dimerger atau apa," kata Pramono di Istana.

Banyaknya lembaga-lembaga yang ada, jelas Pramono, berawal ketika reformasi di Indonesia terjadi. Saat itu, Indonesia mengalami euforia untuk membentuk lembaga-lembaga guna segera memperbaiki kondisi negara.

"Tetapi kenyataannya dalam perjalanannya lembaga itu tidak efektif atau tidak bekerja. Karena mereka sendiri juga jadi beban," jelasnya. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

Baca Selengkapnya
PBNU Nonaktifkan 63 Caleg dan Timses Capres, Termasuk Khofifah dan Yenny Wahid
PBNU Nonaktifkan 63 Caleg dan Timses Capres, Termasuk Khofifah dan Yenny Wahid

Amin Said mengamini, sebelum resmi dinonaktifkan, mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti sejak ada penetapan dari KPU.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Sebut Penambahan Kementerian Tunggu Persetujuan Presiden Jokowi
Baleg DPR Sebut Penambahan Kementerian Tunggu Persetujuan Presiden Jokowi

Terkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.

Baca Selengkapnya
Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!
Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!

Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!

Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap Pengurus PBNU yang Dinonaktifkan Karena jadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres
Daftar Lengkap Pengurus PBNU yang Dinonaktifkan Karena jadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres

PBNU menonaktifkan fungsionaris pengurus yang menjadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Ungkap Draf Revisi UU Kementerian Negara Hapus Angka 34
Baleg DPR Ungkap Draf Revisi UU Kementerian Negara Hapus Angka 34

Namun, jumlah kementerian harus diperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas

Baca Selengkapnya
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Bulan September, Ini Daftar Lengkapnya

Berikut daftar lengkap kementerian/lembaga yang bakal pindah ke IKN tahun 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya