2 Permintaan Pengusaha Muda Saat PPKM Terus Menerus Diperpanjang
Merdeka.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H. Maming mengatakan, diperpanjangnya PPKM menjadi ujian berat bagi seluruh pengusaha. Pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan relaksasi berupa pajak dan kredit yang dipermudah.
"Kami dari HIPMI mengharapkan pemerintah bisa memberikan sebuah ruang kebijakan yang memihak pada pengusaha seperti relaksasi untuk pajak, relaksasi untuk kredit agar dipermudah," kata Maming kepada Liputan6.com, Senin (6/9).
Menurutnya, sangat perlu menghadirkan solusi di tengah perpanjangan PPKM untuk dunia usaha khususnya bagi pengusaha muda di Indonesia. Pihaknya pun paham, adanya pandemi covid-19 membuat Pemerintah dilematis dalam menerapkan kebijakan.
-
Bagaimana HIPMI ingin atasi tantangan iklim usaha? Perlu ada akselerasi dengan suatu program yang tepat yang melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan misalnya,' kata Anggawira.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Kenapa HIPMI ingin pemimpin selanjutnya tingkatkan iklim usaha? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Apa yang diharapkan HIPMI dari pemimpin selanjutnya? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Apa tugas PMI? Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tugas pokok PMI, yaitu: 1. Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Melakukan pembinaan relawan;4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;6. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan8. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
-
Siapa yang membentuk PMI? Kemudian pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Buntaran, membentuk panitia yang terdiri dari Dr. R. Mochtar (ketua), Dr. Bahder Djohan (penulis), Dr. Djuhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala (anggota).
"Kita harapkan pemerintah bisa memberikan solusi terbaik untuk kita," ujarnya.
Siap Dukung Pemerintah
Kendati begitu, HIPMI yakin dengan sinergi antar stakeholder masalah pandemi ini akan terselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng pengusaha dan masyarakat untuk berkonsolidasi menghadirkan solusi bersama.
"Kami siap support pemerintah apapun kebijakan yang ditetapkan," katanya.
Selain itu, para pelaku usaha siap menjadi garda terdepan dalam hal menerapkan prokes di lingkungan profesional. Serta mendorong komunikasi yang lebih baik ke depan agar sinergi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat semakin solid dalam menekan angka konfirmasi covid-19.
"Kami dorong komunikasi yang lebih baik ke depan. Berkat kerjasama yang baik ini kasus aktif covid-19 di Indonesia sudah sangat turun sudah melandai, dan momentum ini harus dipakai untuk benar-benar kita grab dengan terus menekan angka covid-19 ini," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPNM bisa semakin menguatkan pelaku UMKM agar lebih berdaya saing dan lebih mandiri.
Baca SelengkapnyaPlt PPP Muhamad Mardiono mendorong wirausaha untuk menangkap potensi ekonomi halal yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMaman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.
Baca SelengkapnyaTambahan PMN Rp3 triliun disertai dengan peninjauan kembali tarif IJP.
Baca SelengkapnyaMenteri UMKM Maman Abdurachman menjelaskan perihal teknis mengenai aturan ini.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaHashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaUMKM itu adalah masyarakat umum yang rata-rata berada di bawah dan menentukan hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaPenghapusa utang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca Selengkapnya