Follow
2015, konsorsium catat 252 konflik agraria meletus di Indonesia
Merdeka.com - Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sebanyak 252 konflik agraria meletus di Tanah Air sepanjang tahun lalu. Itu melibatkan sekitar 108.714 kepala keluarga dan luasan lahan yang menjadi obyek konflik mencapai 400.430 hektar.
Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan konflik agraria timbul lantaran kebijakan publik yang tumpang tindih. Dan, pemerintah abai membenahi.
"Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir atau sejak 2004 hingga 2015, telah terjadi 1.772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 hektar, yang melibatkan 1.085.817 kepala keluarga. Rata-rata dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia," ujarnya, di Jakarta, Selasa (5/1).
-
Kenapa konflik agraria di Tanjung Morawa memicu kerusuhan? Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut. Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran.
-
Siapa yang memimpin Gernas Tanam Padi 500 ribu hektar? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, penanaman padi dilakukan pada bulan Agustus dan diprediksi bisa mulai panen pada November 2023 yang akan datang.
-
Siapa yang mendorong penanaman 1000 hektare? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemerintah daerah segera memperkuat Gudang-gudang lumbung pangannya sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Kenapa Kementan dorong penanaman 1000 hektare? Setiap kabupaten provinsi harus mempersiapkan pangan dalam kondisi apapun termasuk cuaca buruk el nino. Karena itu tanam 1000 hektare untuk memperkuat lumbung pangan di masing-masing daerah,“ ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat membuka Musrenbangtannas 2023, Rabu (12/7/2023).
-
Siapa yang harus mengorkestrasikan stakeholder pertanian di Kaltim? Siapapun gubernur yang akan memimpin Kaltim nantinya, menurut Akmal, harus mampu mengorkestrasikan seluruh stakeholder pertanian demi mewujudkan kemandirian pangan daerah.
Dia mengatakan, sebanyak 127 konflik terjadi di perkebunan. Peningkatan konflik di sektor tersebut menunjukkan perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar di Indonesia
Jika tidak ditangani, kata Iwan, konflik di perkebunan bakal semakin parah dalam lima-sepuluh tahun ke depan.
"Massive-nya ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan juga telah difasilitasi dan dimudahkan oleh ragam kebijakan pemerintah di sektor perkebunan, mulai dari kemudahan berinvestasi, kebijakan pembangunan perkebunan serta minimnya pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan perkebunan," ungkapnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca Selengkapnya
Suarlin menjelaskan ada dua indikator penilaian dalam pemenuhan HAM.
Baca Selengkapnya
Para Petani kecewakan terhadap Gubernur Jambi yang tidak ada dikantornya.
Baca Selengkapnya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Selain dua Kepala Desa, 14 warga lainnya juga ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam penyerangan warga Desa Ilepati ke Desa Bugalima itu.
Baca Selengkapnya
Pemberian sertifikat tanah diharapkan mampu mengurangi konflik masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menurut Cak imin, banyak masalah yang menjadi kendala terlaksananya reformasi salah satunya birokrasi yaitu kesungguhan politik juga kemauan kepemimpinan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, permasalahan ini disebabkan komunikasi yang tidak terbangun dengan baik.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, permasalahan ini disebabkan komunikasi yang tidak terbangun dengan baik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan pentingnya kepemilikan sertifikat kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Masalah ini selesai usa mediasi dua belah pihak. Antara kedua ormas sepakat tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut sampai adanya putusan pengadilan.
Baca Selengkapnya