Follow
2015, pemerintah bedah 82.245 rumah di Tanah Air
Merdeka.com - Pemerintah telah merenovasi sebanyak 82.245 rumah di Tanah Air pada tahun lalu. Bedah rumah itu menghabiskan sebesar Rp 1.116 triliun.
"Berhasil dibedah atau ditingkatkan kualitasnya menjadi tempat tinggal yang layak huni," ujar Direktur Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hardi Simamora, Jakarta, Jumat (29/1).
Sebanyak 8.699 rumah yang diperbaiki berada di Sumatera Utara. Sisanya, tersebar di Sumatera Selatan (7.215 unit), Jawa (32.624 unit), Kalimantan (7.238 unit), Bali dan Nusa Tenggara (6.366 unit), Sulawesi (15.299 unit), dan Maluku Papua (4.804 unit).
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Gimana cara hitung biaya rumah pertahun? Menurut laporan bulan Juni yang disampaikan oleh Zillow dan Thumbtack, satu unit rumah dapat menghabiskan biaya USD14,155 juta per tahun, yakni setara dengan Rp221,74 miliar, jumlah tersebut belum termasuk dengan biaya perawatan, dan sebagainya.
-
Dimana rumah menteri di IKN dibangun? Menteri PUPR Basuji Hadimuljono mengatakan, rumah para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kecil ketimbang rumah menteri di Widya Chandra (Wichan), Jakarta.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
Setiap penerima bantuan ini, kata Hardi, ditetapkan lewat surat keputusan oleh pejabat pembuat komitmen bantuan rumah swadaya wilayah. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 39/PRT/M/2015 yang sebelumnya diatur dengan Permen PUPR nomor 06 tahun 2013.
Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PU-Pera langsung menyalurkan dana ke rekening penerima bantuan. Itu untuk belanja material dari toko yang menjadi rekanan.
"Adapun jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibagi menjadi dua yakni untuk peningkatan kualitas (PK) maksimum sebesar Rp15 juta dan pembangunan baru (PB) maksimal Rp30 juta," tuturnya.
Baca juga:Kementerian dorong pemda sediakan anggaran bedah rumah2016, SMF target pembiayaan perumahan capai Rp 6,1 triliunSMF alirkan dana dari pasar modal ke KPR Rp 3,71 triliun di 2015Bukan lagi mimpi, ini 5 strategi punya rumah sebelum 30 tahun5 Kesalahan tanpa disadari kerap dilakukan saat membeli rumahRumah kelas menengah ke bawah bakal jadi primadona tahun ini
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Pengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca Selengkapnya
Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen.
Baca Selengkapnya
Hashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca Selengkapnya
BP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan
Baca Selengkapnya
Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Perumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca Selengkapnya
Puluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Target penyaluran KUR pada 2024 sebesar Rp280 triliun.
Baca Selengkapnya
Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca Selengkapnya