Follow
2015, pemerintah target sertifikasi 1,1 juta lahan masyarakat bawah
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan melakukan sertifikasi terhadap lebih dari satu juta lahan milik masyarakat berpenghasilan rendah, tahun ini. Meningkat ketimbang tahun lalu sebanyak 700 ribu sertifikat lahan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan memerkirakan target sertifikasi itu selesai selambatnya Agustus mendatang.
"Untuk Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) kami targetkan 1,1 juta dengan estimasi penyelesaian di Juli atau Agustus 2016. Ini difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, seperti petani, " ujarnya di kantor, Jakarta, Senin (1/2).
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Siapa yang diminta Kementan untuk mengakselerasikan program tanam 1000 hektar? “Para gubernur dan para bupati saya mengajak untuk mengakselerasikan penanaman 1.000 hektar di setiap daerah sehingga kita bisa memperkuat posisi pangan yang ada,“ katanya.
-
Kapan target tanam 1000 hektare? Langkah selanjutnya, kata SYL, Kementan mendorong semua daerah segera melakukan penanaman 1000 hektare.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa Kementan dorong penanaman 1000 hektare? Setiap kabupaten provinsi harus mempersiapkan pangan dalam kondisi apapun termasuk cuaca buruk el nino. Karena itu tanam 1000 hektare untuk memperkuat lumbung pangan di masing-masing daerah,“ ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat membuka Musrenbangtannas 2023, Rabu (12/7/2023).
-
Kapan impor kedelai Indonesia mencapai 2,32 juta ton? Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 2,32 juta ton atau nilainya setara dengan USD 1,63 miliar.
Menurut Fery, jika pencapaian target sesuai dengan waktu ditetapkan. Maka, pihaknya bakal merancang target sertifikasi lahan lebih besar pada tahun depan.
"Kami akan lakukan speed up terus sehingga kalau nanti tercapai, kami berani ajukan dua atau tiga juta di 2017. Itu memungkinkan karena kita akan lebih dipercaya," ujarnya.
Seperti diketahui, Prona merupakan bentuk kegiatan pemerintah dalam memberikan hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal.
Masyarakat kelas menengah-bawah bisa memiliki lahan. Asalkan menyiapkan bukti perolehan tanah yang akan dijadikan dasar pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya
Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) digulirkan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca Selengkapnya
Warga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.
Baca Selengkapnya
Telah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Di tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca Selengkapnya
Di titik terakhir lokasi penyerahan, Menteri ATR/Kepala BPN meriung bersama warga desa di pinggir tebing.
Baca Selengkapnya
Raja Antoni mengungkapkan betapa pentingnya memliki sertipikat tanah, sebab sertipikat menjadi tanda bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah.
Baca Selengkapnya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya