2016, PT Pembangunan Perumahan right issue Rp 3,9 triliun
Merdeka.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) berencana menerbitkan saham baru (right issue) Rp 3,9 triliun pada tahun depan. Pemerintah akan mengambil sebanyak Rp 2 triliun untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas.
"Dengan penambahan PMN sebesar Rp 2 triliun dan rights issue sebesar Rp 1,9 triliun, maka kepemilikan pemerintah tidak akan terdilusi, tetap 51 persen," ujar Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Bambang Triwibowo di DPR-RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Bambang Triwibowo mengatakan dana hasil right issue bakal dipakai untuk membiayai sejumlah proyek. Seperti, kawasan industri Kuala Tanjung sekitar Rp 840 miliar, terminal serbaguna Kuala Tanjung Rp 210 miliar, kereta cepat Jakarta-Bandung Rp 900 miliar.
-
Siapa pemegang saham mayoritas PT Bumi Resources? Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, yang mana 51 persen pemegang saham PT Bumi Resources adalah Grup Bakrie.
-
Apa itu saham? Saham merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas perusahaan sebagai hasil dari penyerahan modal dalam bentuk investasi. Dalam bentuk fisik, saham biasanya terwujud dalam lembaran kertas yang mencantumkan nama pemilik, yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki bagian dari perusahaan.
-
Kenapa Perseroan Terbatas memiliki permodalan dari saham? Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
-
Bagaimana BNI meningkatkan kepemilikan publik? BNI kembali menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas pada 2010. Hal tersebut membuat kepemilikan publik meningkat menjadi 40%
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
-
Siapa pemilik saham terbesar BCA? Tidak berhenti di situ, kedua bersaudara ini merambah bisnis properti.
Lalu, tol Balikpapan-Samarinda Rp 378 miliar, Pandaan-Malang sebesar Rp 296 miliar, Manado-Bitung Rp 149 miliar. Kemudian, tol Medan-Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sekitar Rp 196 miliar, Batang-Semarang diperkirakan Rp 561 miliar, dan enam ruas tol dalam kota (Jakarta) Rp 375 miliar.
"Penyertaan modal negara bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan proyek yang berskala besar di bidang infrastruktur dan maritim untuk meningkatkan daya saing maupun regional, dan internasional."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Vale sepakat melepas 14 persen saham Vale Indonesia (INCO) ke MIND ID.
Baca SelengkapnyaPertemuan kedua menyepakati untuk memetakan aset BUMN dalam rangka mendukung program 3 juta rumah gratis
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSMF merupakan BUMN di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih memproses divestasi saham PT Vale Indonesia.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaNilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B berubah dari sebesar Rp7.500 menjadi Rp3.750.
Baca Selengkapnya