2017, Kemenhub sisakan Rp 6,4 triliun anggaran tak terserap
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada 2017 mencapai 86,39 persen atau Rp 41,53 triliun. Sementara, sisa anggaran 2017 sekitar Rp 6,4 triliun dari total alokasi Rp 47,94 triliun yang tak terserap.
Menteri Budi mengungkapkan capaian realisasi anggaran ini meningkat 12,76 persen dibandingkan capaian realisasi anggaran pada 2016.
"Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2017 mencapai 86,39 persen. Capaian ini meningkat sebesar 12,76 persen jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 73,63 persen," kata Menteri Budi, di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/1).
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa hasil terbesar Pertamina pada tahun 2023? PT Pertamina (Persero) berhasil membukukan laba total sebesar USD 4,77 miliar atau sekitar Rp 72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per USD).
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
Menteri Budi mengungkapkan, untuk 2017, Kementerian Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 47,94 triliun atau naik Rp 4,79 triliun dari 2016 yang sebesar Rp 43,15 triliun.
Ada pun rincian untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp 536,07 miliar dan pada 2016 Rp 804,76 miliar; Inspektorat Jenderal sebesar Rp 90,31 miliar dan pada 2016 sebesar Rp 100,16 miliar.
Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 3,92 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 3,52 triliun; Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,24 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 12,91 triliun.
Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 8,82 triliun dan pada 2016 Rp 9,56 triliun; Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 18,85 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 10,41 triliun.
Badan Litbang sebesar Rp 116,19 miliar dan pada 2016 Rp 206,26 miliar; Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 4,24 triliun dan pada 2016 Rp 5,65 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120,44 miliar.
Menteri Budi menjelaskan, dalam melakukan pemantauan pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pihaknya melakukan secara langsung dan real time menggunakan Aplikasi Monitoring Strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Kementerian Perhubungan berbasis web.
Menteri Budi berharap capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2018 dapat lebih baik lagi dimana kegiatan penganggaran berfilosofi Money Follow Program.
"Lebih baik Kementerian Perhubungan hanya punya 50 program yang efektif, dari pada punya 1.000 program tetapi tidak efektif. Dengan filosofi tersebut, kita hanya menganggarkan program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaDari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya