2017, Pesawat Nurtanio 100 persen karya anak bangsa resmi mengudara

Merdeka.com - Tahun 2017, bisa disebut titik kebangkitan industri dirgantara Indonesia. Usai sempat meredup di era 90-an, putra-putri Indonesia kembali berkarya dalam pembuatan pesawat udara.

Pada 2011, Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dan PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerja sama membangun sebuah pesawat. N219 namanya saat itu. Menurut Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, keistimewaan pesawat N219 adalah seluruh rancang bangun strukturnya dikerjakan putra-putri Indonesia.

"Murni dikerjakan insinyur-insinyur Indonesia, tak ada seorang pun konsultan asing di dalamnya. Dengan teknik rancang bangun modern, semuanya komputerisasi untuk mencapai akurasi yang tinggi," katanya.

Dia menambahkan, N219 merupakan tanda kebangkitan kembali teknologi penerbangan Indonesia. "N219 menjadi simbol kemandirian teknologi. Bahkan kita mampu menjadikan teknologi sebagai konektivitas nasional," ungkapnya.

Usai melalui berbagai rangkaian uji coba, pada 2017, N219 resmi terbang perdana. Pesawat berkapasitas 19 orang ini pun diresmikan Presiden Joko Widodo bertepatan Hari Pahlawan.

Presiden memberikan nama Nurtanio pada pesawat N219. Nurtanio ini diambil dari nama pahlawan dirgantara yakni Laksamana Muda Udara anumerta Nurtanio Pringgoadisuryo yang gugur dalam sebuah penerbangan uji coba.

"Laksamana Muda Udara Anumerta Nurtanio Pringgoadisuryo adalah pahlawan bangsa yang berjuang tanpa pamrih. Seluruh hidupnya didharmabhaktikan untuk kedirgantaraan Indonesia," ujar Presiden Jokowi.

Kelebihan dan Harga Pesawat

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro menilai Pesawat Nurtanio dirancang untuk daerah pegunungan Papua diharapkan dapat mendukung program jembatan udara. Sebab, dapat menjangkau daerah dengan kondisi georafis berbukit-bukit dengan landasan pendek dan tidak dipersiapkan.

Pesawat Nurtanio juga dapat membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah terdepan, tertinggal dan terluar di pegunungan Papua dan Papua Barat, sehingga program satu harga Pemerintah dapat terwujud.

"Pesawat N219 akan menggerakkan aktivitas masyarakat di wilayah Papua, aktivitas perekonomian dan mobilisasi warga diharapkan dapat berjalan dengan lancar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Biaya pengembangan pesawat N219 sampai resmi diuji terbangkan menghabiskan biaya investasi sebanyak Rp 827 miliar. Setelah diuji coba, serangkaian test juga harus dilakukan pesawat ini untuk bisa mendapatkan sertifikasi kelaikan udara. Ditaksir pembuatan pesawat ini mencapai Rp 1 triliun.

Tenaga Ahli Pengembangan Pesawat Terbang PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana mengatakan beberapa pihak sudah menyatakan minat membeli pesawat Nurtanio. Beberapa diantaranya perusahaan penerbangan dan pemerintah daerah.

"Ada beberapa airline lah, airline kecil kecil untuk carter. Lalu kita belum mau publish tapi interest itu banyak sampai kepada pemda pemda juga, beberapa gubernur juga udah menyatakan bahwa mau beli," ujar Andi.

Andi mengatakan selain permintaan dalam negeri, pesawat Nurtanio juga diminati oleh negara asing di Asia seperti Vietnam, Laos dan Myanmar.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan pemerintah menyasar pasar Amerika Selatan untuk menjual pesawat Nurtanio produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Di antaranya Meksiko, Guatemala, El Salvador dan Belize.

Direktur Produksi PT DI, Arie Wibowo mengatakan, setelah mendapat sertifikat laik terbang dari Kementerian Perhubungan dan production certificate, pesawat N219 sudah siap untuk memasuki pasar. Pihaknya yakin dapat memproduksi pesawat N219 sebanyak 12 unit per tahun.

Arie mengungkapkan, untuk harga satu unit pesawat N219 yakni sebesar USD 6 juta atau Rp 83 miliar. Menurutnya harga ini jauh lebih murah bila dibandingkan dengan pesawat sejenisnya seperti Twin Otter buatan Kanada yang dibanderol dengan harga USD 7-USD 8 juta.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaero mengingatkan, bahwa proyek pesawat perintis N219 Nurtanio memerlukan dukungan anggaran guna menjalani uji terbang tahun 2018 agar mendapatkan sertifikat laik terbang untuk siap dipasarkan.

Dia menyatakan, Indonesia wajib memiliki industri kedirgantaraan karena sebagai negara kepulauan yang banyak jumlahnya, angkutan udara dapat menghubungkan antarpulau dengan cara yang lebih cepat, efisien dan efektif.

Untuk itu, ujar dia, tidak hanya Komisi VII tetapi DPR bersama-sama pemerintah harus memulai kesepakatan ke depan agar industri strategis ini dapat terus didorong dan didukung oleh kapabilitas fiskal yang memadai agar bisa melakukan akselerasi di bidang kedirgantaraan.