Follow
2018, Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Capai 92 Persen
Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan bahwa realisasi anggaran Kementerian BUMN di 2018 mencapai 92 persen.
"Realisasi anggaran Kementerian BUMN tercapai 92 persen atau sebesar Rp227,5 miliar dari total pagu Rp247 miliar," kata Airlangga dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, dikutip Antara, Senin (17/6).
Realisasi anggaran untuk program dukungan mencapai 93 persen atau Rp175,9 miliar dari total anggaran Rp188,4 miliar. Sedangkan, realisasi untuk program pembinaan BUMN mencapai 88 persen atau Rp51,5 miliar dari total anggaran Rp58,6 miliar.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga memaparkan realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2019 hingga 11 Juni 2019 yang mencapai 40 persen. "Realisasi anggaran Kementerian BUMN tercapai 40 persen atau Rp83,4 miliar dari total pagu Rp208,3 miliar," ujar Menperin.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi serapan anggaran yang dicapai Kementerian BUMN. "Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018 sebesar 92 persen," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Kinerja positif BUMN akan berpengaruh pada setoran dividen ke kas negara.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca Selengkapnya
Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Selain dividen, aset BUMN juga mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 triliun di 2023.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya