Follow
2019, Pemerintah Targetkan Penerapan TKDN dapat Hemat Devisa USD 2 Miliar
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Terlihat yang turut hadir dalam rakor, Wakil Menteri ESDM, Archadra Tahar.
Luhut menegaskan penerapan TKDN akan membantu penghematan devisa. Pemerintah bahkan menargetkan pada tahun 2019, penghematan devisa akibat penerapan TKDN mencapai USD 2 miliar.
"Target kita, kita mau USD 2 miliar, kita mau coba, tahun depan," kata dia saat, ditemui, di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12).
-
Apa yang membuat cadangan devisa RI meningkat? 'Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Faktor lainnya, jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.'
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa Gunungkidul menargetkan PAD wisata Rp28,9 miliar? “Sementara target perolehan PAD wisata sebesar Rp28,9 miliar di 2023. Adapun target wisatawan sebanyak 4.117.190 orang,“ ujar Sukmono.
-
Bagaimana cadangan devisa Indonesia mendukung perekonomian? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Kapan cadangan devisa RI mencapai Rp2.288 triliun? Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar USD140,2 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara Rp2.288 triliun dengan asumsi kurs Rp16.321 per dolar AS.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun mengatakan dalam rakor hari ini, dia menerima laporan terkait penerapan TKDN tahun ini. Meskipun demikian dia mengaku belum dapat menyampaikan berapa nilai penghematan yang berhasil dibukukan sepanjang tahun 2018.
"Tadi bervariasi per item. Jadi banyak saya ndak bisa beri satu-satu. Masih ada yang sudah mencapai dan banyak juga yang belum," jelas Luhut
"Tapi dari angka yang tadi kita bisa menghemat cukup besar ke tahun-tahun depan dan itu akan menimbulkan vendor-vendor baru di kita dan itu akan meningkatkan performance dari vendor-vendor kita," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Target tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.
Baca Selengkapnya
Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.
Baca Selengkapnya
Potensi ini mengacu pada potensi dari masing-masing sektor, mulai dari belanja pemerintahan hingga BUMN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Pabrik baterai ini merupakan pabrik baterai pertama dengan TKDN sebesar 20 persen.
Baca Selengkapnya