2019, PUPR bakal naikkan anggaran pelatihan warga binaan hingga 2 kali lipat
Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin mengatakan akan menyalurkan jumlah anggaran dua kali lipat lebih besar untuk melatih warga binaan menjadi tenaga kerja konstruksi pada 2019 mendatang.
Upaya itu dilakukan sebab instansi hendak fokus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara kebutuhan semakin besar, selaras dengan ramainya proyek infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah.
"Tentu anggaran ini saya katakan, di 2019 itu meningkat dua kali lipat. Kalau sekarang ini anggarannya kurang lebih Rp 300 miliar. Ke depan sudah dua kali lipatnya, sekitar Rp 600 miliar," ungkap dia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin (30/7).
-
Gimana Kemnaker kembangkan SDM Ketenagakerjaan? Dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa yang dilakukan Kemnaker untuk tingkatkan SDM? 'Ini dikarenakan BLK Komunitas bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia,' kata Menaker dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang Jawa Tengah, pada Kamis (8/2).
-
Bagaimana Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas pekerja dengan aturan pengupahan? 'Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya,' ujarnya.
-
Bagaimana Kemnaker ingin meningkatkan kualitas tenaga kerja? Kerja sama ini juga memberikan manfaat untuk kedua negara, seperti meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas, dan memperkuat hubungan bilateral.
Nantinya, pihaknya terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menggapai seluruh lapas yang berada di 34 provinsi di Indonesia, demi dapat memberdayakan warga binaannya.
"Khusus untuk kerjasama dengan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), kita mulai dari 7 kota. Jakarta sudah dikembangkan, ada yang di Cibinong, Tangerang, itu dikembangkan ke arah sana," sebut dia.
Terkait kolaborasi dengan Kemenkumham, Syarif menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan warga binaan agar dapat menjadi tenaga kerja konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan sosial di tengah masyarakat.
"Kita akan fungsikan mereka untuk pekerjaan yang memang berada di wilayah kerja Kemenkumham, seperti CSR (Corporate Social Responsibility) dalam membangun masjid. Bahkan ini menjadi semacam pasukan khusus. Kalau ada suatu daerah yang mengalami musibah atau membutuhkan tenaga kerja, maka ini sudah siap, bisa di-drop di sana," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Baca SelengkapnyaPelatihan kerja dalam Program JKP diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja.
Baca SelengkapnyaCahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar para tenaga PPPK untuk bekerja keras.
Baca SelengkapnyaPembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaDia memaparkan bahwa Program Kartu Prakerja sendiri tidak hanya menawarkan bantuan finansial melainkan juga membangun ekosistem yang terintegrasi.
Baca SelengkapnyaUntuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaAra akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Baca SelengkapnyaPembangunan dua juta rumah di pedesaan setiap tahunnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnya