Follow
2020, Realisasi Penyerapan Anggaran Kemenhub Capai 95,58 Persen
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di 2020 mencapai 95,58 persen atau senilai Rp34,72 triliun dari pagu Rp36,32 persen.
"Alhamdulillah apa yang menjadi prognosa dari kita semua, kita memang ingin 96 persen hanya kurang sedikit, hanya mencapai 95,58 persen," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, dikutip Antara, Senin (25/1).
Dia menjelaskan, Kemenhub tahun-tahun sebelumnya belum pernah mencapai angka penyerapan hingga 90 persen. Realisasi penyerapan anggaran tersebut di antaranya belanja pegawai 97,4 persen, belanja barang 97,0 persen, dan belanja modal 94,3 persen.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
"Ini kenaikan dari sebelumnya tidak pernah 90 persen, terakhir 89 persen oleh karenanya dalam kesempatan ini mengapresiasi dorongan bapak dan ibu kepada kami sehingga mencapai angka tersebut," imbuhnya.
Pagu awal Kemenhub di 2020 adalah Rp43,1 triliun. Namun dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Perpres 54 dan Perpres 72 Tahun 2020 Kemenhub mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp11,4 triliun. Rinciannya, penghematan berdasarkan Perpres 54/2020 yakni Rp10,439 triliun dan Perpres 72/2020 senilai Rp974,56 miliar.
Selanjutnya Menhub menyebutkan dengan adanya penambahan stimulus transportasi sebesar Rp228,8 miliar, Rupiah Murni Lembaga Manajemen Aset Negara (RM LMAN) sebesar Rp815,9 miliar, sehingga pagu akhir Kemenhub tahun anggaran 2020 adalah Rp36,3 triliun.
Sementara itu sisa anggaran Kemenhub 2020 mencapai Rp1,6 triliun, paling banyak berasal dari belanja modal dengan Rp1,13 triliun (70 persen), diikuti dengan belanja barang Rp386 miliar (24 persen), dan belanja pegawai Rp91,4 miliar (enam persen).
Berdasarkan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi yang terbesar dengan porsi 51 persen atau sebesar Rp819,09 miliar disusul rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) dan terakhir Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Dari segi pendapatan, kata Erick, meningkat dari Rp1.930 triliun pada 2020 ke Rp2.933 triliun pada 2023.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya