2024, PNS akan Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, sekitar 180.000 pegawai negeri sipil (PNS) akan pindah ke ibu kota baru. Proses pemindahan ini akan dilakukan paling cepat pada 2024 mendatang.
"Ya nanti dong, ini kan baru proses. Itu paling cepat tahun 2024, 5 tahun lagi," ujar dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dia menyatakan, seluruh proses perpindahan tersebut akan diurus oleh negara. Seluruh PNS di kementerian/lembaga pusat bakal ikut berpindah ke ibu kota baru secara bertahap.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Kapan Sertijab Pangkoopsudnas akan dilaksanakan? Apel digelar menjelang akhir masa jabatan Tonny sebagai Pangkoopsudnas. Dia akan menyerahterimakan jabatan itu kepada pejabat baru pada Jumat (8/12).
-
Kapan PKD Pilkada 2024 mulai bertugas? Detail tugas dan tanggung jawab PKD diuraikan lebih lengkap dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 mulai bekerja? Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 475 tahun 2024, masa kerja PPS Pilkada 2024 berlangsung selama 8 bulan.
-
Apa tahap pengadaan CPNS 2024 saat ini? 'Saat ini pengadaan CASN 2024 lanjutan (untuk CPNS Sekdin sudah mulai pada Mei 2024) masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang sudah diinput oleh masing-masing instansi pemerintah,' kata Ave dalam keterangan tertulis, Senin (29/7).
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 dimulai? Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024, disebutkan bahwa masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2024.
Namun begitu, dia belum bisa merinci PNS dari kementerian/lembaga mana yang bakal mengungsi paling awal ke tempat baru. "Tentu ada step-step nya, akan diatur oleh Bappenas. Tidak langsung blek (pindah semua), tentu ada step-step nya," pungkasnya.
Sebelumnya, Syafruddin mengatakan yang akan pindah hanya PNS yang bertugas di kementerian/lembaga pusat saja, sementara yang berada di daerah tidak akan turut serta. Angka ini tidak termasuk dari aparatur negara yang bakal pensiun dalam waktu dekat ini. Sehingga PNS yang akan ikut mengatur negara di ibu kota baru merupakan PNS berusia muda.
"180.000 itu tentu sebagian tidak akan kena, karena mereka juga sebagian akan pensiun. Paling tidak pensiun tahun ini, tahun depan, tahun 2021 sampai 2024. Jadi tentu yang akan menduduki posisi yang baru (di ibu kota baru) itu ASN-ASN yang muda," ungkapnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun, tidak semua PNS yang berada di instansi tersebut akan langsung bermigrasi seluruhnya.
Baca SelengkapnyaRencananya, kloter pertama pemindahan PNS ke IKN Nusantara dilakukan antara Juli-Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemindahan ASN tahap pertama akan dilakukan setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 di IKN.
Baca SelengkapnyaAdapun PNS yang pindah pertama nantinya dari 37 Kementerian/Lembaga (K/L).
Baca SelengkapnyaAverrouce mengatakan, tunjangan tambahan itu berbeda sifat dengan gaji PNS.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memindahkan PNS ke IKN Nusantara secara bertahap.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyiapkan sekitar 6.000 PNS yang akan pindah ke IKN Nusantara pada tahap awal, Juli 2024.
Baca SelengkapnyaBiaya perpindahan akan ditanggung oleh pemerintah. Pihaknya akan mengusulkan dan membahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaPNS yang berpindah ke IKN Nusantara gelombang pertama akan mendapat insentif yang lebih besar.
Baca SelengkapnyaPerpindahan ASN ini belum bisa terealisasi lantaran Presiden Jokowi meminta hunian, perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan lebih dulu.
Baca SelengkapnyaPemindahan PNS dan ASN ke IKN Nusantara diundur setelah upacara Kemerdekaan RI-79.
Baca SelengkapnyaPemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap mulai tahun 2024 hingga 2029 melalui tiga prioritas.
Baca Selengkapnya