Follow
21 Perusahaan Diduga Mafia Pangan Bakal Dimasukkan Daftar Hitam
Merdeka.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim inflasi di sektor pangan turun drastis selama empat tahun terakhir. Tercatat, dari tahun 2013 hingga 2017 angka inflasi turun 88,9 persen atau dari angka inflasi sebesar 11,35 persen menjadi tercatat 1,26 persen.
Sejauh ini, Kementerian Pertanian mengaku sudah melakukan tindakan tegas kepada para mafia pangan yang merugikan pedagang, yakni dengan memasukkan beberapa perusahaan dalam daftar hitam. Menurutnya, selama ini para mafia bermain di berbagai sektor pangan, dari mulai jagung hingga beras.
Berdasarkan data Kementan yang dipaparkannya, penindakan satgas polri membuahkan hasil. Yakni, tercatat 66 kasus beras, 27 kasus ternak, 21 kasus hortikultura, 12 kasus pupuk, 247 kasus lainnya.
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Apa yang dimusnahkan Kemendag? 'Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin,' kata Mendag.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Siapa yang terlibat dalam upaya Kementan meningkatkan produksi padi dan jagung? Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran), mengajak semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk fokus melakukan upaya peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan rawa baik pasang surut maupun lahan tadah hujan atau non irigasi di sejumlah daerah.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
"Total ada 782 kasus mafia pangan. Dari jumlah itu, 409 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan yang diblack list 15 sebentar lagi menyusul 21," ucapnya saat ditemui usai menghadiri apel Danrem dan Dandim se-Indonesia di Pussenif Kodiklat TNI AD, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (27/11).
Ketegasan itu dilakukan karena ketahanan pangan identik ketahanan negara. Hal tersebut bukan sesuatu yang patut dipermainkan. Artinya, 460 komoditas pangan yang ada di Indonesia harus dijaga. "Jadi jangan main-main. Kami tidak ada kompromi. Hasilnya sekarang jelas inflasi turun drastis, harga stabil. Ini sejarah baru dari 10 - 1 persen," ucapnya.
Selain itu, dia mengaku terus berupaya membuka lahan baru. Semua itu dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Terkait hal itu, Indonesia mempunyai potensi 10 juta hektar lahan rawa yang bisa tiga kali tanam. Namun, yang sudahh dilakukan optimalisasi baru 7 juta hektar.
"Penduduk 260 juta jiwa. Artinya (dengan potensi yang ada) 500 juta - 1 miliar bisa kasih makan (dengan hasil pangan). (Penggarapan lahan rawa) ini sudah dimulai 2 tahun terakhir," terangnya
"Sosialisasi kepada masyarakat. Harus diberikan pemahaman kalau kita ketja untuk rakyat petani," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca Selengkapnya
Banyak pedagang nakal yang menjual kembali beras milik pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kejagung juga melakukan pemblokiran pelayanan penerbangan terhadap helikopter dalam rangka penanganan kasus mafia minyak goreng.
Baca Selengkapnya
Dua Kasus Mafia Tanah di Jatim Terbongkar, 5 Orang Jadi Tersangka
Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca Selengkapnya
Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Strategi Satgas bentukan Kementerian Perdagangan atasi banjirnya barang impor ilegal di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Perhitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca Selengkapnya
Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Penyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.
Baca Selengkapnya
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui ada lima perusahaan yang bekerjasama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Tim.
Baca Selengkapnya