Follow
23 Aturan menteri yang hambat investasi akan dievaluasi
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus memudahkan aturan untuk investasi dan berusaha dalam negeri. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah manufaktur dan teknologi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi 23 Peraturan Menteri (Permen) yang selama ini menghambat investasi.
"Jadi regulasi dan Permen-Permen itu dampaknya paling besar di industri manufaktur dan teknologi. Kemudian sementara ini memang kita masih dalam proses review, mengevaluasi kembali 23 Permen," kata Thomas, di Kantor BKPM, Jakarta Pusat, Rabu (26/4).
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana BP2MI mengusulkan perubahan Permendag 36 tahun 2023? 'Rekan-rekan Bea dan Cukai adalah pelaksana peraturan, bukan pada level perumusan. Yang saya pertanyakan adalah isi dari peraturan itu sendiri. Permendag 36 tahun 2023 harus ditinjau kembali,' ungkapnya.
-
Apa yang sedang dikaji Pertamina saat ini? 'Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,' kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, (30/8).
Dengan evaluasi ini, Thomas berharap industri dalam negeri terus berkembang. Selain itu, aturan Indonesia bisa menjadi contoh negara lain.
Di lain hal, bos BKPM ini juga berharap agar regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah tidak menyulitkan impor maupun ekspor. Melainkan, aturan harus saling menguntungkan dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik.
"Contoh positif itu adalah satu regulasi baru Permen LHK yang mewajibkan menaikkan standar BBM, ini contoh kita mengadopsi standar-standar internasional. Dampaknya akan bagus buat industri otomotif ini bagus mengurangi polusi," tandas Thomas.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.
Baca Selengkapnya
Kendala dalam persyaratan izin impor salah satunya ada persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian.
Baca Selengkapnya
Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.
Baca Selengkapnya
Melalui aturan ini, ada beberapa barang kategori tekstil dan produk tekstil yang masuk Indonesia dengan mudah.
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait sebanyak 26.415 kontainer berisi barang impor aneka komoditas tertahan di sejumlah pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Dana segar tersebut akan disalurkan untuk 6 proyek yang akan digarap di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai telah melaporkan isi 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak kepada Kementerian Perindustrian.
Baca Selengkapnya
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait penumpukan 26.415 kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
Baca Selengkapnya
Menurut Sudarto, saat ini terdapat 143.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang bergantung pada sektor IHT sebagai tenaga kerja di pabrik.
Baca Selengkapnya
Sosialisasi digelar secara hibrida yang dihadiri para eksportir dan pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya