23 Pemilik Lahan Tidur di Batam Dipaksa Segera Lakukan Pembangunan

Merdeka.com - Sebanyak 23 pemilik lahan tidur di Kota Batam dipaksa untuk segera melakukan kegiatan produktif. Selama ini, lahan-lahan tersebut terbengkalai begitu saja tanpa ada aktivitas bisnis di atasnya. Padahal total nilai investasi lahan dengan luas total 1.300 hektar tersebut cukup tinggi mencapai Rp 5,2 triliun.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyebutkan, pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 23 pemilik lahan. Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa mereka harus sudah mulai melakukan proses pembangunan maksimal tiga bulan sejak penandatanganan dilakukan.

"Kita mulai mendorong pemilik-pemilik lahan di Batam yang tidak membangun selama ini untuk segera mulai membangun. Nah tahun ini kami sudah mendorong sekitar 23 pemilik lahan untuk merencanakan bisnis plan dan menandatangani perjanjian baru dengan kita. Kira - kira 23 pemilik lahan ini merencanakan investasinya sekitar Rp 5,2 triliun," kata Lukita saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (4/12).

Dia mengungkapkan ada beberapa alasan para pemilik lahan tersebut selama ini membiarkan lahannya terlantar begitu saja. salah satunya pesimis mengenai pasar atau market hingga masalah pendanaan.

"Ya saya bilang kalau kalian hanya bicara soal marketnya eh buktinya ada investor lain datang butuh tanah, jadi saya gak ada pilihan kalian harus bangun. Dan saya juga inginnya kalau mereka punya tanah 20 hektar engga langsung dibangun 20 hektar, kalian bisa mulai dengan 5-10 hektar, tapi punya rencana," ujarnya.

Kemudian mengenai masalah pendanaan, Lukita siap membantu mencarikan solusi. "Kedua adalah isu mengenai financing. Mereka punya lahannya tapi terbatas itu (dana). Saya bilang kenapa kalian gak undang partner? kalau kalian gak ada partner saya akan carikan partner. Tapi akhirnya mereka mencari sendiri ya buktinya dapat. Artinya begini, lahan yang terlantar itu sayang kalau didiamkan, nah satu-satunnya jalan kami kalau gak dibangun ya saya cabut, saya ambil lagi. Nah dengan ancaman itu mereka berusaha mencari partner," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan tahun depan para pemilik lahan tersebut sudah mulai membangun kegiatan usaha di atas lahannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. "Bahwa setelah kami tanda tangani, tiga bulan mereka sudah harus segera mulai menyiapkan pembangunan lalu kita akan monitor terus," ujarnya.

Pembangunan harus segera dimulai sebab minat dan antusias yang ditunjukan oleh investor cukup tinggi untuk menanamkan investasinya di kota terbesar Provinsi Kepulauan Riau tersebut. "Nah tentu untuk itu kami mengharapkan dukungan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Adapun sektor industri yang akan dibangun oleh 23 pemilik lahan tersebut cukup beragam. Mulai dari properti hingga industri refinery palm oil atau pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. "Ada yang untuk properti, ada yang untuk destinasi pariwisata semacam resort gitu, kemudian ada juga industri refinery. Ada juga mengolah dari crude oil itu menjadi kayak semacam karet sintetis. Nah ada juga untuk keperluan logistik perdagangan," ujarnya.

Selain itu, dia menyebutkan ada sektor industri baru yang saat ini masih dalam proses pembahasan, yaitu pabrik spare part pembuatan handphone atau telepon genggam.

"Kita tahu di Batam itu sekarang ada industri yang memproduksi handphone ya di mana sebagian besar bahan bakunya dari impor. Nah kami mendorong agar karena mereka sekarang kapasitasnya meningkat dua kali lipat, saya katakan dari pada kalian terus mengimpor, bagaimana kalau supply chain dari pada industri handphone ini datang ke Batam dan dibangun di Batam, nah ini kita ingin ke depan mendorong kesana," tutupnya.