Follow
3 Menteri Kabinet Jokowi Dinilai Wajib Diganti Demi Genjot Pajak
Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri, mengkritisi penerimaan pajak yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dia lantas mempertanyakan kinerja kepemimpinan kabinet Jokowi di tiga kementerian yang vital dalam penerimaan pajak.
Dia mengatakan, pajak memang merupakan sebuah instrumen strategis yang membutuhkan penanganan dari lintas sektoral, sehingga memerlukan tenaga dari orang terkait yang handal di bidangnya. "Pajak merupakan instrumen strategis yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Makanya kita butuh tim yang kompak," jelasnya di Jakarta, Selasa (15/10).
Faisal kemudian mencibir kinerja tiga menteri pada kabinet kerja yang tak bisa memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Mereka diantaranya Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
"Menperin jangan dikasih orang politik. Mentan jangan Amran, Kementerian ESDM jangan Jonan dan Arcandra. Mereka mengurangi potensi penerimaan negara," cibir dia.
"Tiga sektor riil ini (perindustrian, pertanian, ESDM), lebih dari separoh penghasilan pajak dari tiga menteri ini. Mereka yang menanem dan nyiram," dia menambahkan.
Ke depan, dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menunjuk orang yang tepat di jajaran pemerintahan berikutnya agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
"Kita pantas optimistis kalau tanggal 20 (Oktober, pengumuman Kabinet Jokowi jilid II) tim ekonominya kompak dan solid," imbuh Faisal.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk mencapai target tersebut, Prabowo harus memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia pada saat masa transisi ke pemerintahan baru.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca Selengkapnya
Ustaz Dasad Latif sindir pemerintah mengenai wajib pajak yang dibebankan kepada rakyat.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Hal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.
Baca Selengkapnya
Dia pun memuji almarhum sebagai pribadi yang kerap mengoreksi kebijakan pemerintah apabila dipandang kurang baik.
Baca Selengkapnya
Ekonom Senior Faisal Basri menyuarakan ajakan untuk mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet Jokowi
Baca Selengkapnya
Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Faisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya