3 Tahun Jokowi Bangga Swasembada dan Raih Penghargaan, Kini Kembali Impor Beras

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membanggakan Indonesia bisa lepas dari jerat impor beras selama 3 tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2021. Jokowi menyebut, Indonesia berhasil memproduksi beras hingga 31,3 juta ton tiap tahunnya.

"Tahun 2019, kita bisa memproduksi beras 31,3 juta ton. 2020 tetap sama 31,3 juta ton, tahun 2021, juga tetap 31,3 juta ton," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Jokowi mengatakan, hasil produksi tersebut juga telah tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga akhir bulan April 2022, stok beras di lapangan tercatat hingga 10,2 juta ton. "Kalau ditanya, barangnya ada di mana, ada di masyarakat, di petani, di restoran-restoran, juga di Bulog. Plus beberapa di industri pangan, totalnya tadi 10,2 juta ton," papar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, Indonesia tidak perlu impor beras karena telah dibangunnya bendungan yang dapat membantu ketahanan pangan di Tanah Air. Dengan adanya bendungan yang dibangun di beberapa daerah membuat produktivitas para petani semakin meningkat. Sehingga produksi padi mulai merangkak naik.

Jokowi mengatakan, pada 2021 terdapat 17 bendungan yang telah dan akan diselesaikan di Indonesia. Dengan adanya bendungan tersebut diharapkan produktivitas para petani bisa meningkat. Untuk bendungan yang sudah rampung dan diresmikan pada Februari 2021 terdapat tiga bendungan yaitu Bendungan Tukul, Pacitan, Jawa Timur, Bendungan Tapin, Kalimatan Selatan, Bendungan Napun Gete, Nusa Tenggara Timur(NTT).

Lalu pada Maret 2021, Bendungan Sindang Heula, Serang, Banten pun sudah rampung dan diresmikan Jokowi. Selanjutnya pada Agustus 2021, Bendungan Kuningan, Jawa Barat dan pada September 2021 Bendungan Way Sekampung, Lampung dan Bendungan Bendo, Jawa Timur juga sudah rampung dan diresmikan.

Pernyataan Jokowi tak impor beras selama 3 tahun hingga 2021 dibenarkan oleh Kepala Divisi Pengadaan Komoditi Perum Bulog, Budi Cahyanto.

"Mengutip omongan pak Presiden Jokowi, kita sudah tidak impor selama bertahun-tahun. Kalau menurut catatan kami sama, kita sudah tidak impor selama 3 tahun," ujar Budi dalam sesi bincang virtual, Jumat (19/8).

Menurut dia, itu merupakan buah kolaborasi antara pemerintah dan petani dalam menjaga kecukupan stok bahan pangan utama masyarakat RI tersebut. "Jadi memang apa yang sudah dilakukan secara bersama-sama di tingkat petani dan diupayakan oleh pemerintah sekarang, karena konsumsi tertinggi karbohidrat kita memang dari beras," ungkapnya.

Secara data, stok cadangan beras pemerintah (CBP) kini ada di kisaran 1,1 juta ton. Jumlah itu dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat ke depan.

Indonesia Raih Penghargaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan pencapaian Indonesia yang sudah lepas dari jerat impor beras sejak tiga tahun lalu. Bahkan, Indonesia meraih penghargaan dari International Rice Research Institute karena Indonesia dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.

"Untuk beras konsumsi, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir," ujarnya dalam pidato kenegaraan di pembukaan sidang tahunan di Jakarta, Selasa (16/8).

Menurut Jokowi, pencapaian ini dikarenakan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan bendungan dan irigasi. Di mana, telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. "Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019."

Atas penghargaan tersebut, Presiden Joko Widodo membeberkan berbagai upaya yang ditempuh untuk memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang dilakukan sejak tahun 2015.

"Kita telah membangun banyak bendungan, embung dan jaringan irigasi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Sejak tahun 2015, Jokowi menyebut sudah ada 29 bendungan besar yang diresmikan. Tahun ini jumlah bendungan yang dibangun pun akan bertambah menjadi 38 bendungan. "Seingat saya sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi totalnya 38 bendungan," kata Jokowi.

Jumlah bendungan yang dibangun juga akan terus bertambah hingga masa jabatannya habis di tahun 2024. Jokowi menargetkan 61 bendungan rampung dibangun setelah dirinya tak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. "Sampai 2024 kurang lebih 61 bendungan (terbangun)," kata dia.

Kini Terpaksa Impor Beras

Indonesia kini harus mengimpor beras karena stok di gudang Bulog terus menipis. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras. Namun, yang menjadi masalah adalah mengatasi masalah harga beras.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.

Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200.000 ton beras hingga akhir 2022. Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Padahal Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Dia menyebut soal CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tiadanya beras. "Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena 'cost' produksi ada kenaikan," tambah Syahrul.

Namun Syahrul menyebut Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas. "Kenapa harganya mahal? negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul.

Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200.000 ton. "Kita siapkan 200.000 ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Arief.

Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514.000 ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.

"Saat ini (CBP) mencapai 514.000 ton. Jadi kita masih mengharapkan dari dalam plus impor itu tapi seperti biasa kita utamakan pasti dari dalam negeri duluan, yang ini kita cadangkan. Jadi Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekruangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," jelas Arief.

Artinya, menurut Arief, impor beras 200.000 ton itu tidak akan dijual melainkan sebagai cadangan. "Kita simpan dulu untuk cadangan, tidak dijual sembarangan, tidak boleh rembes ke pasar, bahaya," ungkap Arie.

BPS mencatat, harga beras mengalami inflasi lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp 11.877 per Kg. Sebelumnya, Bulog dan Badan Pangan Nasional menyepakati, harga beras yang dapat diserap maksimal Rp 10.200 per Kg.